Kemenhut-BMKG-BNPB Perkuat Siaga Karhutla Hadapi Kemarau 2026

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah meningkatkan kewaspadaan nasional menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 yang diprediksi lebih tinggi seiring musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama BMKG dan BNPB memperkuat sinergi melalui rapat koordinasi pengendalian karhutla, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa kondisi iklim tahun ini berpotensi meningkatkan risiko karhutla dibanding tahun sebelumnya.

“Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang. Oleh karena itu, potensi kebakaran hutan dan lahan pada 2026 akan lebih mengancam kita semua,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati, terutama dalam kegiatan pembukaan lahan.

Baca juga : Antisipasi Kemarau, PalmCo Siaga Karhutla Dan Jaga Produksi Sawit

“Masyarakat harus lebih mawas diri dan berhati-hati dalam proses land clearing, khususnya yang menggunakan api, karena berisiko memicu kebakaran,” tegasnya.

Berdasarkan data Kemenhut, luas karhutla pada Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare.

Sementara pada Maret 2026 diperkirakan mencapai 10.175,48 hektare, dengan wilayah terdampak terbesar di Riau (8.858,87 ha), Kalimantan Barat (1.134,16 ha), Kalimantan Tengah (34,86 ha), Nusa Tenggara Timur (32,28 ha), dan Kepulauan Riau (37 ha).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dari normal, dengan curah hujan di bawah rata-rata 30 tahun terakhir.

Ia juga menyebut potensi El Niño berada pada level lemah hingga moderat dan masih akan terus dipantau hingga 2027.

Baca juga : Kemenkop Perkuat Sinergi Hadapi Tahap Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

“Pemodelan iklim menunjukkan ENSO berpotensi berkembang menjadi El Niño pada semester kedua 2026,” ujarnya.

BMKG mencatat hingga akhir Maret 2026, sekitar 7 persen zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau, dan jumlah ini akan meningkat signifikan pada April hingga Juni 2026.

Sementara itu, BNPB telah menyiapkan dukungan operasional berupa 16 helikopter untuk water bombing dan 12 helikopter untuk patroli. Jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan eskalasi kondisi di lapangan.

Data hotspot dari sistem Sipongi menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 702 titik panas pada periode 1 Januari–5 April 2026, naik dari 125 titik pada periode yang sama tahun 2025.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), khususnya di Riau, dengan dua tahap operasi dan total 24 sortie penyemaian garam.

Baca juga : Idul Fitri Momentum Perkuat Solidaritas Dan Peran Perempuan

Selain itu, penegakan hukum terus dilakukan. Sebanyak 12 perusahaan pemegang izin (PBPH) di berbagai provinsi telah dikenai sanksi administratif terkait pelanggaran karhutla.

Pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020, dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Upaya pengendalian dilakukan melalui pemadaman dini, sinergi operasi darat dan udara, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas.

Dengan langkah terpadu ini, pemerintah berharap potensi karhutla 2026 dapat ditekan seminimal mungkin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.