RM.id Rakyat Merdeka - Pembangunan perumahan masif di Papua siap dilaksanakan pada 27 April 2026 di Kota Sorong. Pembangunan ini akan dilakukan serentak di enam Provinsi Papua. Program ini merupakan gerakan besar untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat Papua, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program ini dirancang sebagai gerakan besar untuk menghadirkan rumah layak bagi rakyat Papua.
"Kami rencanakan pada 27 April di Sorong, dan diikuti serentak di enam provinsi di Papua. Program ini masif dan langsung dijalankan," ujar Ara sapaan Maruarar usai rapat di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Rabu (15/4/2026) sore.
Baca juga : Wapres Dampingi Presiden Prabowo Di Rapat Kerja, Bahas Ketidakpastian Global
Dalam tahap awal, Pemerintah menargetkan minimal 21.000 unit bedah rumah. Dengan total 42 Kabupaten/Kota. Setiap daerah mendapatkan sekitar 500 unit rumah. "Ini bukan program kecil, ini gerakan besar," tegasnya.
Selain bedah rumah, Pemerintah juga menghadirkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini memberikan akses pembiayaan tanpa agunan dengan bunga rendah sekitar 6 persen per tahun.
"Pak Prabowo adalah presiden pertama yang menghadirkan KUR perumahan tanpa jaminan. Harusnya tidak ada lagi rentenir di Papua," ujarnya.
Baca juga : Ara: Presiden Minta Lahan Negara Dimanfaatkan Untuk Rakyat
Tak hanya itu, PKP juga akan melakukan penataan kawasan kumuh di sejumlah wilayah, seperti Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong. Seluruh program dijalankan berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran.
Pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit. Selain itu, kebijakan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait SLIK turut mempermudah masyarakat mengakses pembiayaan perumahan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menilai program ini sebagai langkah besar dalam mengatasi persoalan hunian di Papua.
Baca juga : Pemerintah Akan Renovasi 400 Ribu Rumah Masyarakat Miskin di 2026
"Problem perumahan di Papua cukup signifikan. Banyak yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak," ujarnya.
Ia menegaskan, program bedah rumah ini menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan di Papua. "Belum pernah ada program sedemikian masif, minimal 21.000 unit rumah," kata mantan Kapolri periode 2016–2019
Menurutnya, program ini sangat membantu Pemerintah Daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. "Kalau mengandalkan APBD tentu sulit. Kami apresiasi langkah besar Kementerian PKP ini," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.