RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan. Karena jika MBG dihentikan, Presiden Prabowo Subianto berarti telah melanggar janji kampanyenya.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Qodari mengatakan, MBG merupakan salah satu program prioritas yang telah disampaikan Prabowo kepada publik sebelum mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun silam, Pak Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat. Salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Qodari.
Menurut dia, kemenangan Prabowo dalam Pilpres tidak dapat dipisahkan dari program-program yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan MBG menjadi bagian dari amanat yang harus diwujudkan Pemerintah.
Ia juga menyebut MBG sebagai program yang bertujuan mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak, balita, serta kelompok rentan lainnya di Indonesia.
Baca juga : Pasokan BBM Lancar, Apakah Harga Pertamax Akan Turun?
Meski MBG menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, Qodari menegaskan, Pemerintah akan terus menjalankan program tersebut sembari melakukan perbaikan tata kelola dan menerima masukan dari masyarakat.
"Pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan agar implementasi program dapat berjalan lebih baik," ujarnya.
Qodari mengatakan, Pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola pelaksanaan MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat lebih fokus melakukan penataan terhadap SPPG yang telah beroperasi. Salah satunya dengan moratorium terhadap pembangunan SPPG baru.
“Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional," katanya.
Selain itu, BGN juga tengah menyiapkan mekanisme baru pemberian insentif kepada SPPG. Skema tersebut kemungkinan akan kembali mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani serta kualitas layanan yang diberikan.
Baca juga : Menag Calon Kuat Gantikan Gus Yahya
Pemerintah juga berencana menerapkan sistem penilaian atau grading terhadap seluruh SPPG. Dalam sistem tersebut, setiap satuan layanan akan dikelompokkan berdasarkan kualitas kinerja, mulai dari kategori terbaik hingga yang memerlukan perbaikan.
Menurut Qodari, hasil penilaian tersebut nantinya akan memengaruhi besaran insentif yang diterima masing-masing SPPG.
Pemerintah juga akan memperketat evaluasi terhadap berbagai aspek operasional, mulai dari kelayakan fasilitas, pemenuhan standar operasional, proses pengolahan makanan, hingga aspek kesehatan dan kebersihan.
"Fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi," ujarnya Qodari.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, program MBG akan terus berjalan dengan tata kelola yang diperbaiki. Menurut dia, Presiden telah meminta jajaran BGN untuk melakukan pembenahan kelembagaan agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.
"Niat program ini sebenarnya baik karena masih banyak rakyat kita yang berdasarkan data belum memiliki akses terhadap makanan bergizi," kata Agustina.
Baca juga : Menyaksikan Bergantinya Kiswah Di Malam Tahun Baru Hijriah
Ia menambahkan, Pemerintah terus mengkaji kelompok penerima manfaat agar program lebih terarah, dengan prioritas pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik usia dini yang membutuhkan intervensi gizi.
Dukungan terhadap keberlanjutan program MBG juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai program tersebut masih sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berada dalam masa pertumbuhan.
Menurut Irma, keberhasilan MBG sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan tata kelola yang profesional serta akuntabel, termasuk pengawasan terhadap operasional SPPG.
Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, program MBG tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan dukungan gizi guna mencegah stunting.
"MBG bukan hanya janji kampanye Presiden, tetapi program yang dibutuhkan masyarakat," kata Yahya. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.