RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas nasional meski kembali menjadi sorotan publik.
Seiring proses evaluasi yang terus dilakukan, masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi ajakan demonstrasi karena pemerintah berkomitmen menyempurnakan pelaksanaan program, bukan menghentikannya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG tanpa menghapus program tersebut.
Anggaran yang semula dialokasikan sekitar Rp 330 triliun telah disesuaikan menjadi Rp 270 triliun dan masih berpotensi dikurangi lagi melalui langkah efisiensi.
Baca juga : Jakarta Darutat Judi Online, Pramono Pramono Minta Penindakan Tegas
"Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp 330 triliun, turun ke Rp 270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden," ujar Purbaya.
Menurutnya, penyempurnaan dilakukan karena pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal implementasi program.
Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) akan memantau penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
"Mereka (unit kerja DJPb di daerah) kasih laporannya ke saya. Nanti kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN untuk dia ambil tindakan," katanya.
Baca juga : GAMDI Dukung Evaluasi MBG, Siapkan Rekomendasi Bagi BGN
Purbaya menegaskan, pemerintah juga memiliki mekanisme penyesuaian anggaran apabila rekomendasi perbaikan tidak dijalankan.
"Nah kalau enggak ambil tindakan dalam keadaan seperti itu baru saya bisa potong anggarannya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa evaluasi merupakan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat, bukan alasan untuk menghentikan Program MBG.
"Setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program yang sudah memberi manfaat," kata Qodari.
Baca juga : Pemerintah Serius Evaluasi Tata Kelola MBG, Kelompok 3B dan Daerah 3T Jadi Prioritas
Saat ini pemerintah tengah mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari ketepatan sasaran penerima, operasional SPPG, kualitas menu, tata kelola, hingga mekanisme pembayaran. Langkah tersebut diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp 1 triliun.
Meski demikian, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan efisiensi tidak akan mengurangi alokasi bahan baku makanan sehingga kualitas layanan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
Dengan evaluasi dan pengawasan yang terus diperkuat, pemerintah berharap masyarakat menyikapi dinamika pelaksanaan MBG secara objektif serta tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat mengaburkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.