RM.id Rakyat Merdeka - Gerakan memulihkan lingkungan tak cukup berhenti pada penanaman pohon. Perubahan perilaku masyarakat, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci yang kini didorong Pemerintah melalui Gerakan Tobat Ekologis.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Jumhur Hidayat mengampanyekan Gerakan Tobat Ekologis sebagai gerakan nasional untuk memulihkan lingkungan melalui perubahan perilaku masyarakat, penanaman dua miliar pohon, serta percepatan penyelesaian persoalan sampah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan di Sumatera Barat.
Dalam kunjungannya ke Padang Pariaman, Jumhur memimpin aksi penanaman pohon di Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Dia juga menggelar rapat koordinasi penanganan sampah bersama Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurutnya, pemulihan lingkungan tidak hanya dilakukan melalui rehabilitasi lahan, tetapi juga dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Jumhur mengatakan, Gerakan Tobat Ekologis merupakan panggilan moral bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyadari dampak eksploitasi alam, menghentikan praktik yang merusak lingkungan, serta melakukan aksi nyata untuk memperbaikinya.
“Yang punya kuasa, gunakan kekuasaannya. Yang punya intelektualitas, gunakan intelektualitasnya. Yang punya pengaruh, gunakan pengaruhnya,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2026).
Baca juga : Jubir Gerindra Dukung KDMP Kelola Tambang
Dijelaskan, gerakan tersebut dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti menjaga kebersihan sungai, mengelola sampah sejak dari rumah tangga, hingga melakukan penanaman pohon secara masif. KLH/BPLH juga tengah menyiapkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan sampah kemasan yang dihasilkannya.
“Sebentar lagi kita akan menerapkan EPR. Para produsen yang menghasilkan kemasan plastik, termasuk produk makanan dan sejenisnya, telah menyatakan kesiapan untuk turut membantu mengurangi sampah dengan mengalokasikan dana tertentu,” kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini.
Sebagai bagian dari Gerakan Tobat Ekologis, Pemerintah menargetkan penanaman dua miliar pohon untuk memulihkan ekosistem, memperkuat ketahanan iklim, serta menghijaukan kembali kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan.
Aksi tersebut juga diikuti penyerahan bantuan bibit dari berbagai pihak. KLH menyerahkan 15 kilogram benih ketapang kencana, PT Semen Padang menyumbangkan 3.300 bibit mangrove, sedangkan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat memberikan bibit tanaman buah.
Jumhur mengapresiasi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang telah menerapkan konsep Humanist, Smart, Sustainable, Eco-Friendly Campus (HSSEC) melalui berbagai inovasi ekonomi sirkular, seperti pengolahan minyak jelantah, pengomposan sampah organik, hingga budi daya maggot.
Selain penghijauan, KLH bersama Pemerintah Daerah menyusun peta jalan penanganan sampah yang menargetkan penyelesaian krisis persampahan di Sumatera Barat paling lambat pada akhir 2027.
Baca juga : PSI Lampung Miliki Ribuan Kader Baru
Penyusunan roadmap tersebut merupakan respons terhadap kondisi darurat pengelolaan sampah yang dipengaruhi keterbatasan infrastruktur, minimnya pendanaan, serta dampak bencana alam.
Jumhur menegaskan, Pemerintah pusat siap memberikan dukungan, tetapi pemerintah daerah harus memiliki komitmen dan target penyelesaian yang jelas.
“Saya ingin setelah rakor dari sini, kita punya roadmap untuk Sumatera Barat. Nanti akan muncul beberapa kebutuhan, dari mana yang bisa kita support, apa saja yang bisa kita support. Intinya setahun dua tahun ke depan harus tuntas. Minimal akhir tahun 2027 urusan sampah harus sudah selesai semua,” tegasnya.
Peta jalan tersebut mencakup pengurangan sampah dari sumber, penguatan peran bank sampah, optimalisasi teknologi pengolahan, serta peningkatan standar pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) agar memenuhi kaidah perlindungan lingkungan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan terbesar di provinsi itu sehingga diperlukan pembenahan tata kelola persampahan secara menyeluruh melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Beberapa permasalahan tersebut memerlukan pembenahan tata kelola persampahan secara menyeluruh yang dimulai dari pengurangan sampah di sumber, penguatan bank sampah, peningkatan kapasitas pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang memenuhi standar lingkungan.
Baca juga : 4 BUMN Sinergi Kebut Hilirisasi Mineral Kritis
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengungkapkan, daerahnya menghasilkan sekitar 298,91 ton sampah per hari. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sarana akibat kondisi keuangan serta dampak banjir dan longsor.
“Kami kekurangan truk, kami kekurangan ekskavator. Inilah kondisi kami, Pak,” kata John.
KLH/BPLH menyatakan, pola kolaborasi yang telah diterapkan di Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan persampahan di berbagai daerah.
Pemerintah berharap sinergi tersebut mampu mempercepat terwujudnya pengelolaan sampah yang modern, bernilai ekonomi, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat keberhasilan Gerakan Tobat Ekologis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang. ASI
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Jumat, 17 Juli 2026 dengan judul "Targetkan Tanam Dua Miliar Pohon Pemerintah Gaungkan Gerakan Tobat Ekologis"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.