RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pentingnya integritas kepala daerah sebagai benteng utama dalam mencegah praktik korupsi di daerah.
Menurutnya, sistem pengawasan yang dibangun Pemerintah maupun aparat penegak hukum tidak akan efektif tanpa komitmen dari setiap kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan secara bersih.
Pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen pengawasan untuk memperkuat tata kelola Pemerintah Daerah (Pemda). Di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem pengawasan keuangan daerah, serta pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menilai, seluruh instrumen tersebut tetap memiliki keterbatasan apabila tidak dibarengi integritas para pemimpin daerah. Praktik korupsi, kata dia, tetap dapat terjadi apabila kepala daerah tidak memiliki integritas dan memilih menyalahgunakan kewenangannya.
Baca juga : Gerindra Dorong KDMP Jadi Pemasok Nasional
“Semua sistem ini kan bisa saja diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah, pada akhirnya kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Jumat (17/7/2026).
Untuk memperkuat nilai integritas, mantan Kapolri itu menyebut Pemerintah kini menerapkan retret kepala daerah sebagai salah satu sarana pembinaan. Kegiatan itu juga menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memberikan pembekalan mengenai pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Retret itu untuk menguatkan nasionalisme dan integritas kepala daerah. Kami juga menghadirkan KPK serta BPKP agar sejak awal mereka memahami tata kelola pemerintahan yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi,” jelasnya.
Tito juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi salah satu pemicu praktik korupsi. Persoalan tersebut perlu dicarikan solusi agar kepala daerah tidak terdorong mencari cara-cara yang melanggar hukum untuk mengembalikan biaya politik.
Baca juga : Golkar Minta Pengurus Daerah Lakukan Mediasi
Salah satu gagasan yang diusulkan Pemerintah adalah memberikan tambahan biaya operasional kepala daerah yang bersumber dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema tersebut diharapkan dapat mendorong kepala daerah meningkatkan kinerja fiskal daerah secara legal tanpa membebani masyarakat.
Dengan demikian, kepala daerah memiliki insentif untuk meningkatkan PAD dan kinerja daerah melalui cara-cara yang benar, bukan dengan menyalahgunakan kewenangan.
“Tapi ini perlu studi dulu ya. Perlu pembicaraan antarkementerian, lembaga di pemerintahan. Bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” cetusnya.
Diketahui, sejak Januari 2026 ada delapan kepala daerah yang ditetapkan tersangka korupsi. Modusnya mulai dari pemerasan, gratifikasi, hingga jual beli jabatan. SSL
Baca juga : Indonesia Jadi Pelopor Tata Kelola AI Di Dunia
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Sabtu, 18 Juli 2026 dengan judul "Cegah Korupsi Di Wilayah Indonesia Integritas Kepala Daerah Menjadi Benteng Utama"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.