RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto mengajak Indonesia belajar dari keberhasilan India dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat. Menurutnya, pengalaman India membangun sekitar 40 juta rumah dalam 12 tahun dapat menjadi referensi untuk memenuhi kebutuhan hunian layak yang masih sangat besar di Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan akad massal 62.710 rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
"Saya tertarik pengalaman di India. Mereka mampu membuat 40 juta rumah dalam 12 tahun. Jadi kira-kira 3 juta rumah setahun," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, Indonesia harus terbuka mempelajari praktik terbaik dari negara lain yang berhasil menyediakan hunian dalam jumlah besar. Dengan kebutuhan rumah yang terus meningkat, pemerintah dituntut menghadirkan berbagai terobosan agar semakin banyak masyarakat memiliki rumah layak.
"Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu, kita harus bekerja keras dan berani berinovasi untuk membangun jumlah rumah yang sangat besar agar bisa dinikmati rakyat kita," katanya.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, perbankan, pengembang, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan akad massal rumah subsidi tersebut.
Target Akad Massal Naik Jadi 71 Ribu Unit
Baca juga : Resmikan Revitalisasi Stasiun Tawang, Prabowo: Jaga Identitas dan Sejarah Bangsa
Dalam laporannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah menargetkan jumlah akad massal rumah subsidi meningkat menjadi 71 ribu unit pada akhir 2026.
"Kami siap melaksanakan akad massal 71 ribu rumah subsidi pada akhir tahun ini untuk memperkuat pasokan hunian," ujar Maruarar.
Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, capaian akad massal tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah yang lebih terjangkau.
Ia juga mengungkapkan hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo Group telah selesai diproses bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, melalui kolaborasi dengan BUMN.
Selain itu, sektor swasta juga terus memperkuat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah. Astra, kata Ara, memberikan bantuan 3.250 unit rumah, termasuk 2.000 rumah susun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sementara Yayasan Buddha Tzu Chi mengalokasikan bantuan pembangunan 5.500 rumah bagi masyarakat.
"Semangatnya sekarang bukan lagi hanya mencari keuntungan, tetapi ikut berbagi untuk rakyat melalui pembangunan rumah," katanya.
Baca juga : BP Tapera-PKP Siapkan Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi Di Batang
Ara juga menampilkan kisah sukses sejumlah pengembang lokal yang memulai usaha dari bawah, mulai dari mantan office boy, pengemudi ojek hingga salesman yang kini berhasil mengembangkan usaha perumahan.
Menurutnya, program rumah subsidi bukan hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lapangan usaha baru, melahirkan wirausaha, dan menggerakkan perekonomian daerah.
Didukung Berbagai Insentif
Dalam akad massal tersebut, sebanyak 200 perwakilan penerima manfaat hadir mewakili total 62.710 penerima rumah subsidi di seluruh Indonesia. Seluruh penerima telah melalui proses verifikasi, mulai dari identitas, pekerjaan, bank penyalur hingga skema pembiayaan.
Ara juga mengapresiasi berbagai kebijakan Presiden Prabowo yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), gratis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta bunga FLPP yang tetap 5 persen.
Selain itu, uang muka rumah subsidi hanya 1 persen dan dilengkapi perlindungan asuransi kredit sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Kementerian PKP mewajibkan setiap rumah subsidi ditanami sedikitnya satu pohon sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan.
Baca juga : Resmikan B50, Prabowo: Indonesia Negara Pertama Terapkan Mandatori Biodiesel 50%
Ara menambahkan, sektor perumahan juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026. Aktivitas pembangunan rumah juga menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor, hingga industri bahan bangunan.
Selain itu, target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026 diperkirakan semakin memperluas dampak ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Program rumah subsidi adalah solusi nyata bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dukungan penuh Presiden menjadi penyemangat bagi seluruh ekosistem perumahan untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik," tutup Ara.
Acara peresmian turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.