RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat sinergi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dengan menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menghadapi musim kemarau.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Arahan itu diterjemahkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melalui penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla di berbagai wilayah. Rapat koordinasi diikuti para pemegang PBPH serta perwakilan KPH di Provinsi Jambi.
Keterlibatan KPH dinilai strategis karena berperan dalam memperkuat koordinasi, pemantauan kawasan, deteksi dini, serta respons awal terhadap potensi kebakaran di tingkat tapak.
Untuk memperkuat kapasitas peserta, kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Jambi.
Baca juga : Bayi Orangutan Sumatera Lahir di Jantho, Hasil Program Rehabilitasi Kemenhut
Kepala BPHL Wilayah IV, Andi Rohaendi, menegaskan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemegang PBPH harus terus diperkuat, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, patroli, hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat.
"Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi," ujar Andi Rohaendi di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai tingkat kerawanan karhutla di Provinsi Jambi, prakiraan cuaca dan iklim, strategi penanggulangan bencana, serta langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan di wilayah kerja PBPH maupun wilayah kelola KPH.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, mengingatkan pentingnya pemanfaatan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar pelaksanaan patroli serta peningkatan kesiapsiagaan di lapangan.
"Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," kata Ibnu.
Baca juga : Kemenhut Limpahkan Kasus Pembalakan Liar Solok, Tersangka Terancam 5 Tahun
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang cepat, tepat, tanggap, dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterbatasan akses, sumber air, karakteristik lahan gambut, cuaca, dan perilaku pembakaran harus dihadapi melalui kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," ujarnya.
Dalam forum tersebut, para pemegang PBPH juga didorong memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sistem komunikasi, serta pelaksanaan patroli terpadu.
Selain itu, koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya juga diharapkan terus diperkuat.
Di sisi lain, KPH didorong mengoptimalkan fungsi pemantauan lapangan, memfasilitasi koordinasi lintas sektor, serta mendukung respons cepat apabila terdeteksi titik panas maupun indikasi kebakaran di wilayah kelolanya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan.
Baca juga : Presiden Prabowo Perintahkan Perbanyak Bibit, Kemenhut Perkuat 59 Persemaian
Komitmen tersebut menegaskan tekad bersama untuk mengedepankan pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat kolaborasi dalam melindungi kawasan hutan, lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan usaha kehutanan.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Kehutanan berharap sinergi antara pemegang PBPH, KPH, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam melaksanakan pencegahan, deteksi dini, patroli, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari sekaligus mendukung terwujudnya Provinsi Jambi yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.