Sebelumnya
Pemerintah menetapkan target revitalisasi 80.282 sekolah umum dan madrasah pada 2026. Bagaimana pemerintah memastikan revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan atau perbaikan fisik sekolah?
Revitalisasi sekolah tidak hanya menyangkut bangunan. Kita ingin memastikan anakanak belajar di ruang yang aman, sehat, dan layak. Karena itu, sanitasi, air bersih, listrik, serta aksesibilitas harus benarbenar berfungsi. Revitalisasi juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya, perbaikan infrastruktur harus mendukung proses belajar yang lebih baik, bukan sekadar membuat bangunan sekolah terlihat lebih bagus.
Selain revitalisasi fisik, pemerintah juga mendorong digitalisasi pembelajaran melalui Interactive Flat Panel atau IFP. Bagaimana memastikan perangkat tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar?
Digitalisasi harus terhubung dengan jaringan dan konten pembelajaran. Pada 2026, target pengadaan mencapai 366.817 IFP. Per 13 Maret 2026, sebanyak 135.756 sekolah telah menerima perangkat tersebut.
Setiap sekolah harus memiliki rencana pemanfaatan IFP. Guru juga harus mendapatkan pelatihan yang praktis, sehingga perangkat tersebut benar-benar digunakan dalam proses belajar mengajar.
Jangan sampai perangkat sudah tersedia, tetapi hanya menjadi pajangan di ruang kelas. Kita ingin teknologi digunakan secara bermakna untuk membantu guru mengajar dan membuat anak lebih mudah memahami pelajaran.
Apa peran pemerintah daerah agar revitalisasi dan digitalisasi sekolah bisa berjalan secara berkelanjutan?
Baca juga : Masuk Delik Aduan, MK Pertegas Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wapres
Pemerintah daerah memiliki peran penting. Mereka harus memastikan ketersediaan listrik dan konektivitas, termasuk keamanan serta pemeliharaan perangkat dan fasilitas sekolah. Sekolah juga perlu melaporkan tingkat pemanfaatan perangkat. Ketika terjadi gangguan, harus tersedia dukungan teknis agar proses pembelajaran tidak terganggu.
Jadi, intervensi pemerintah pusat harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dan sekolah. Jangan sampai perangkat diberikan, tetapi tidak bisa digunakan karena listrik, jaringan, atau pemeliharaannya tidak tersedia.
Pada akhirnya, bagai mana pemerintah mengukur apakah revitalisasi dan digitalisasi tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan?
Kita tidak boleh hanya mengukur keberhasilan dari jumlah sekolah yang direvitalisasi atau jumlah perangkat yang dibagikan. Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi pada anak. Kita akan melihat kualitas proses belajar, termasuk kemampuan literasi, numerasi, sains, karakter, dan keterampilan sosial. Hasil belajar juga harus dibandingkan dengan kondisi sebelum intervensi.
Jadi, tujuan akhirnya bukan sekadar sekolah yang lebih bagus atau kelas yang memiliki perangkat digital. Tujuannya adalah anak belajar lebih baik dan guru mengajar lebih efektif.
Apa indikator keberhasilan revitalisasi sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan layak?
Sekolah harus memiliki ruang belajar yang aman, sehat, dan inklusif. Karena itu, sanitasi, air bersih, listrik, dan aksesibilitas harus berfungsi dengan baik. Sekolah juga perlu siap menghadapi bencana. Untuk wilayah 3T dan daerah rawan bencana, diperlukan dukungan khusus agar standar layanan pendidikan tetap terpenuhi.
Baca juga : MSCI Tendang 10 Saham, IHSG Jadinya Merah
Bagaimana pemerintah memastikan digitalisasi sekolah berdampak pada kualitas belajar tanpa menimbulkan kesenjangan?
Guru harus mampu menggunakan perangkat digital dan memilih konten yang sesuai, serta mengintegrasikannya dengan metode pembelajaran. Teknologi tidak menggantikan guru, tetapi mendukung pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif.
Dampaknya harus terlihat pada proses dan hasil belajar, seperti meningkatnya diskusi, eksperimen, pemecahan masalah, serta kemampuan literasi, numerasi, sains, karakter, dan keterampilan sosial. Pemerintah juga harus mencegah kesenjangan antarwilayah dengan memastikan pemeliharaan perangkat, dukungan teknis, penanggung jawab di sekolah, dan evaluasi berkala.
Keberhasilan program diukur dari meningkatnya kualitas lingkungan belajar, kesiapan guru, dan pemerataan hasil belajar secara berkelanjutan.
Pemerintah membangun Sekolah Garuda dan Sekolah Nasional Terintegrasi. Apakah kebijakan ini bagian dari strategi pemerataan kesempatan pendidikan?
Betul. Sekolah Garuda dan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas pemerataan kesempatan pendidikan. Sekolah unggul harus membuka akses bagi anak-anak berprestasi dari berbagai latar belakang, bukan hanya mereka yang tinggal di kota besar atau berasal dari keluarga mampu.
Pada 2025 telah beroperasi 12 SMA Garuda Transformasi dan dibangun empat SMA Garuda baru. Pada 2026, ditargetkan tujuh SMA Garuda Baru dan 30 SMA Garuda Transformasi. Selain itu, sebanyak 36 Sekolah Nasional Terintegrasi ditargetkan beroperasi pada 2026.
Baca juga : Suap Restitusi Pajak, KPK Sita Emas 1,3 Kg
Proses seleksinya harus transparan dan berbasis prestasi serta potensi. Anak dari keluarga kurang mampu juga harus memperoleh kesempatan yang sama.
Apa yang dilakukan untuk memastikan keberadaan sekolah-sekolah unggul tersebut tidak justru menciptakan kesenjangan atau semacam kasta baru dalam pendidikan?
Sekolah unggul harus menjadi pengungkit bagi sekolah lain, bukan berdiri sendiri. Praktik-praktik baik, kapasitas guru, materi pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi harus dapat dibagikan kepada sekolah reguler. Jadi, keunggulan tidak boleh terkonsentrasi di sekolah tertentu. Sekolah reguler tetap harus diperkuat sehingga manfaat dari keberadaan sekolah unggul bisa menyebar ke ekosistem pendidikan di daerah. Prinsipnya, kita tidak ingin menciptakan kasta pendidikan. Sekolah unggul harus menjadi pusat pengembangan dan berbagi praktik baik agar kualitas pendidikan meningkat secara lebih merata.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian lebih besar kepada guru non-ASN. Seberapa penting kebijakan ini dalam memperkuat peme rataan dan kualitas pendidikan?
Guru merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, du kungan kepada guru non-ASN juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Dukungan tersebut antara lain melalui kenaikan TPG/TKG sebesar 34 persen dan perluasan penerima insentif hingga 365.542 guru.
Kita ingin memastikan guru memiliki dukungan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada sains dan teknologi. Sains dan teknologi harus berjalan bersama penguatan karakter, seni, dan kebudayaan. Anak-anak Indonesia harus memiliki daya saing global, tetapi tetap memiliki jati diri sebagai bangsa.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.