RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan teknokratik untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Pendekatan ini dinilai penting agar pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan prosedur birokrasi, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Tito menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
"Kepemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses," ujar Tito.
Menurut Tito, kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian hasil. Pendekatan tersebut berbeda dengan kepemimpinan birokratik yang lebih menekankan proses serta kepatuhan terhadap prosedur.
Meski birokrasi tetap diperlukan dalam pemerintahan, Tito menegaskan prosedur tidak boleh menjadi hambatan dalam mencapai target pembangunan.
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbelit, ya permudah,” tegasnya.
Baca juga : Mendagri Tito Dorong Pemda Perkuat Peran Cegah Penyalahgunaan Ketamin
Tito menilai, pendekatan teknokratik semakin penting karena kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam.
Sebagian berasal dari birokrasi dan memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan, sementara lainnya berasal dari sektor swasta maupun profesi lain.
Karena itu, kemampuan teknokratik dibutuhkan agar kepala daerah mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan.
Salah satu kemampuan yang perlu diperkuat, kata Tito, adalah pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan pendapatan daerah.
Pendapatan daerah antara lain bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah perlu menggali berbagai potensi ekonomi, baik yang berasal dari sumber daya alam maupun sektor jasa.
Di saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu mendorong masuknya investasi. Dalam konteks tersebut, berkembangnya sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam penguatan perekonomian daerah.
Baca juga : Badiul Hadi: Pemerintah Perlu Hitung Dampaknya Secara Nasional
Aktivitas dunia usaha tidak hanya membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
Karena itu, Tito meminta pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, antara lain melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Setiap belanja, kata dia, harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
"Jadi yang nggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit," ucapnya.
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Tito meminta dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dukungan tersebut dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang maupun pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan.
Baca juga : Muhammad Rifqinizami: Sesuai Rekomendasi, Kami Menyambut Baik
"Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah," ungkapnya.
Tito berharap, OJK dapat memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.