RM.id Rakyat Merdeka - Permintaan kelapa di pasar global terus meningkat. Pemerintah pun menyiapkan pengembangan kawasan kelapa seluas 51.721 hektare (ha) pada 2027 dengan anggaran sekitar Rp 154,58 miliar untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri kelapa dunia.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kelapa kini menjadi salah satu komoditas perkebunan strategis karena nilai ekonominya semakin tinggi. Di sisi lain, sebagian tanaman kelapa di Indonesia sudah berusia tua, sehingga membutuhkan peremajaan.
“Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan. Nilai ekonominya sekarang lebih tinggi dari nilai-nilai perkebunan yang lain,” ujar Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan saat menghadiri rangkaian World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026).
Melalui Coconut Area Development Plan 2027, Pemerintah menyiapkan 42.721 hektare untuk perluasan kawasan kelapa dan 9.000 hektare untuk peremajaan tanaman (replanting). Pengembangan kawasan tersebut direncanakan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Baca juga : Perlinsos Digital Diuji Coba, Beban Masyarakat Dipangkas
Zulhas menjelaskan, meningkatnya permintaan kelapa tidak terlepas dari perubahan tren konsumsi dunia. Kelapa kini tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan tradisional, tetapi juga semakin banyak dimanfaatkan industri makanan dan minuman.
“Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di Tiongkok, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan,” katanya.
Menurut Zulhas, tren tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat produksi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas kelapa. Namun, peluang pasar itu harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas perkebunan.
Kejar Produktivitas, Jangan Tertinggal
Zulhas mengakui, salah satu tantangan pengembangan kelapa di Indonesia adalah banyaknya tanaman yang sudah berusia tua. Karena itu, Pemerintah akan mempercepat pembibitan dan peremajaan dengan varietas yang memiliki masa produksi lebih singkat.
Baca juga : Ongkos Haji 2027 Turun, Pelayanan Harus Maksimal
Dia menilai, pengembangan varietas baru diperlukan agar petani dapat memperoleh hasil lebih cepat dan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.
“Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand,” tegasnya.
Selain peremajaan, Pemerintah akan memperluas kawasan pengembangan untuk memperkuat produktivitas perkebunan rakyat dan meningkatkan kapasitas produksi kelapa nasional. Dengan langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang pasar global sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan negara-negara produsen kelapa.
Hilirisasi Tingkatkan Nilai Tambah
Pemerintah juga menyiapkan penguatan industri hilir agar pengembangan kelapa tidak berhenti pada penanaman dan perluasan lahan. Menurut Zulhas, pengelolaan perkebunan dan industri pengolahan perlu berjalan beriringan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.
Baca juga : Antrean Industri Dipangkas, IKM Didorong Tembus Dunia
“Kedua, hilirisasi. Kelapanya ditangani Kementerian Pertanian, Menteri Hilirisasi, termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya,” ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.