RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengibaratkan pekerjaannya mengurus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti bermain ular tangga. Ketika perbaikan mulai menunjukkan hasil dan program naik selangkah demi selangkah, kasus keracunan tiba-tiba muncul.
“Kami sudah naik tangga sampai hampir mencapai garis akhir. Tetapi ketika ada satu kasus keracunan, kami seperti bertemu ular dan kembali ke bawah lagi,” kata Sudaryono dalam paparan Transformasi MBG 2.0, di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Sudaryono, atau akrab disapa Mas Dar, memaparkan capaian 100 hari kerjanya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan gaya ala TEDx.
Bahasan serius disampaikan dengan gaya storytelling. Jauh dari kesan birokratis. Suasananya cair, santai, dan kekinian. Tidak terasa membosankan, meski Mas Dar berbicara hampir dua jam. Sesekali Mas Dar melemparkan guyonan yang membuat tawa hadirin pecah.
Sejumlah anggota kabinet hadir dalam acara. Seperti Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Hadir juga para pimpinan media nasional.
Mas Dar mengawali paparan dengan menceritakan pengalaman saat pertama kali ditunjuk sebagai Kepala BGN awal Juli lalu. Awalnya dia kira, kondisi BGN biasa-biasa saja. Namun, setelah melihat langsung, Mas Dar mengakui ada persoalan dalam tata kelola BGN.
Persoalan itu muncul karena 700 personel BGN harus mengawasi 27.000 dapur. Sementara, pengawasan masih minim. Kolaborasi dengan kementerian serta lembaga lain masih terbatas. Akibatnya, muncul praktik koruptif. Dari level atas sampai tingkat dapur.
Misalnya, muncul jual beli titik layanan dapur. Banyak yayasan yang bertindak sebagai calo. Lalu mengutip uang dari dapur. Nilainya bervariasi. Dari Rp 500 hingga Rp 1.500 untuk setiap ompreng. Dari catatan Kejaksaan, kata dia, hampir 600 dapur yang terafiliasi dengan yayasan semacam ini. Dari kutipan tersebut, yayasan bisa memperoleh uang tanpa mengeluarkan modal hingga Rp 1 miliar per hari. Tanpa harus mengeluarkan modal atau bekerja.
Baca juga : Kasus Ijazah, Jokowi Nyatakan Akan Datang ke Pengadilan
Mas Dar kemudian membereskan Yayasan seperti ini dengan memperbarui perjanjian kerja sama (PKS).
“Kami tidak peduli siapa pemilik atau pihak yang berada di belakang yayasan tersebut. Jika yayasan tidak memiliki peran nyata dan hanya menjadi perantara, kami akan menertibkannya,” tegasnya.
Selain itu, kata Mas Dar, ada juga persoalan penggelembungan harga pengadaan (mark-up). Menghadapi persoalan ini, Mas Dar, menghapus pengadaan yang tak terkait operasional langsung MBG. Lalu mengganti pegawai BGN. Dari petugas sekuriti, resepsionis, hingga level eselon II. Mas Dar juga mengubah skema insentif dari Rp 6 juta per hari menjadi Rp 2.000 per porsi. Hasil penghematan ini signifikan.
BGN, kata Mas Dar, juga membatasi biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maksimal Rp 3.000 per porsi. Kebijakan ini menghasilkan tambahan penghematan sekitar Rp 3 triliun hingga akhir tahun.
“Dalam waktu 100 hari ini kami telah mengefisiensi uang rakyat totalnya Rp 44 triliun,” ungkapnya.
Selain efisiensi, BGN telah mengembalikan sekitar Rp 160 miliar ke kas negara sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan.
Pengawasan penggunaan anggaran turut diperketat. Dari 26.385 dapur yang menjadi perhatian BGN, sebanyak 6.100 belum menyampaikan laporan penggunaan dana harian.
Di sisi lain, BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan. Targetnya tidak ada lagi kasus insiden keamanan pangan. Mas Dar menunjukkan, rasio insiden keamanan pangan atau Incidents per Million Servings (IPMS) di Indonesia terus menurun. Dari 5,3 sepanjang 2025 menjadi 3,9 pada Januari–Juli 2026, dan sekitar 3,5 pada Juli–Oktober 2026.
Baca juga : Tabrakan Kereta Cepat di Spanyol Mengerikan
Meski membaik, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat sebesar 0,1, Jepang 0,8, dan Uni Eropa 1,3 insiden per satu juta porsi.
“Jadi, tidak boleh ada satu anak pun yang mengalami insiden keamanan pangan! Itu adalah target kita paling utama,” tegas Sudaryono.
Untuk mencapai target tersebut, BGN memperketat SOP. Terutama terkait waktu dan suhu penyimpanan makanan.
BGN menerapkan penggunaan label waktu konsumsi dan segel pada wadah makanan. Pengawasan diperkuat melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV yang terhubung dengan kantor pusat dan dilengkapi kecerdasan buatan (AI).
Saat ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG. BGN menargetkan sistem tersebut menjangkau 5.000 hingga 10.000 SPPG sampai akhir 2026. Teknologi ini diharapkan membantu mendeteksi pelanggaran kebersihan.
BGN juga membuka pengawasan seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan petugas posyandu. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai operasional dapur maupun menu yang disajikan.
Untuk mendukung transparansi, BGN telah meluncurkan platform Radar MBG. Platform ini memungkinkan masyarakat memantau menu harian, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, serta kandungan gizi makanan. Saluran pengaduan juga disiapkan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
BGN menyiapkan sejumlah saluran pengaduan melalui mekanisme kotak pos atau PO BOX. Terlihat kuno. Namun, kata Mas Dar, dari saluran ini banyak yang melapor.
Baca juga : Bareskrim Tetapkan Tersangka Karhutla: Perusahaan 20, Perorangan 245
“Manakala keterlibatan publik ini kita buka seluas-luasnya, kami akan tindak lanjuti dan kami perbaiki,” kata Sudaryono.
Perluas MBG Prasmanan
Perbaikan juga menyasar metode penyajian makanan. BGN menargetkan 5.000 hingga 10.000 SPPG menerapkan metode MBG prasmanan hingga akhir tahun. Uji coba telah dilakukan di 66 dapur dan akan diperluas ke sekitar 230 dapur tambahan.
Dalam skema ini, makanan dibawa ke kelas sesuai jumlah siswa dan disajikan dalam kondisi hangat. Dengan demikian, siswa tidak perlu mengantre di satu tempat dan makanan tidak perlu dipanaskan kembali di sekolah.
Sudaryono mengatakan, suhu makanan dijaga minimal 60 derajat celsius agar tetap aman saat disajikan. Siswa juga dapat mengambil tambahan makanan apabila masih lapar, dengan tetap memperhatikan ketentuan porsi dan kebutuhan gizi.
Untuk memperkuat rantai pasok, BGN menyiapkan Loka MBG. Platform ini dirancang agar pengadaan bahan pangan lebih transparan dan mengacu pada harga pemerintah. BGN merencanakan peluncuran awal Loka MBG pada November dan peluncuran utama pada Desember 2026, dengan tujuh komoditas prioritas pada tahap awal.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk MBG semestinya ikut memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan peternak, bukan hanya pengelola dapur.
“Yang untung itu bukan hanya yang makan, tapi penyedianya, UMKM-nya, peternaknya, petaninya, kurirnya, yang bawa barangnya itu harus menikmati keuntungan,” katanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.