RM.id Rakyat Merdeka - Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian menggelar coaching clinic untuk membahas perizinan pelepasan varietas tanaman dan pendaftaran hortikultura. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk memperjelas proses perizinan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha pertanian.
Kepala PVTPP Indra Zakariya Rayuzman mengatakan, penyamaan pemahaman antara kementerian, lembaga, dan pelaku usaha penting untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan.
“Melalui coaching clinic ini, kami ingin mengidentifikasi kendala yang terjadi sekaligus mencari solusi,” ujar Indra dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan teknis perizinan dibahas, terutama terkait implementasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Pembahasan mencakup penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang belum muncul dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), perubahan dokumen NIB, hingga keterlambatan proses akibat persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Baca juga : Pertanian Jadi Andalan Pengentasan Kemiskinan
Selain itu, peserta membahas kepastian standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), penapisan lingkungan pada KBLI 01132, serta penerbitan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin sebelum penerapan OSS RBA.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan koordinasi untuk memperjelas tahapan pengajuan sekaligus memberikan kepastian layanan kepada pelaku usaha.
Narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Marisa, memaparkan penyempurnaan kebijakan perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025.
Menurutnya, penyempurnaan regulasi tersebut mencakup penguatan kepastian perizinan melalui penetapan SLA, penyederhanaan tahapan proses, penghapusan prosedur berlapis, serta standardisasi pemeriksaan dokumen.
“Penyempurnaan regulasi tersebut mencakup penguatan kepastian perizinan melalui penetapan SLA, penyederhanaan tahapan proses, penghapusan prosedur berlapis, serta standardisasi pemeriksaan dokumen,” katanya.
Baca juga : Komisi IV Minta Kementan Perkuat Irigasi Untuk Petani
Coaching clinic juga membahas penerapan KBLI 2025 dalam sistem OSS RBA sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.
Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menyelaraskan klasifikasi kegiatan usaha dengan administrasi badan hukum dan perizinan berusaha.
Dalam ketentuan peralihan, perizinan yang telah terbit, terverifikasi, atau disetujui sebelum penerapan KBLI 2025 tetap berlaku. Sementara itu, perubahan kode numerik yang tidak mengubah substansi kegiatan usaha dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu mengubah anggaran dasar perusahaan.
Indra menilai, penyempurnaan sistem perizinan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanian. Proses perizinan yang jelas dan mudah dipahami diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan inovasi serta investasi.
“Kami ingin memastikan pelayanan perizinan pertanian tidak menjadi hambatan bagi tumbuhnya investasi dan inovasi,” tegasnya.
Baca juga : Bali Darurat Rabies, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan
Melalui kegiatan tersebut, PVTPP berharap koordinasi dengan BKPM, Kementerian Hukum, dan seluruh pemangku kepentingan semakin erat.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, berbagai kendala teknis maupun regulasi diharapkan dapat ditangani secara terpadu sehingga pelayanan perizinan pertanian semakin profesional, adaptif, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.