RM.id Rakyat Merdeka - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mengusulkan terobosan baru ke DPR dan Kementerian Keuangan dalam upaya mengatasi stunting alias anak gagal tumbuh. Salah satu usulannya, mengubah penyaluran bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari langsung ke masyarakat menjadi melalui aparat desa.
Hal ini untuk mencegah kebosanan masyarakat mengonsumsi sembako yang terkesan isinya cenderung tidak bervariasi. Isi dari bantuan makanan yang disebut formula 100 dan formula 75 itu salah satunya biskuit.
“Saya paham bahwa kelebihan biskuit yang diberikan dalam bantuan sembako itu di antaranya kemasannya cukup bisa bertahan lama. Kadar kandungan nutrisi, mineral, protein, baik mikro maupun makronya, dan itu sudah terukur dengan baik,” kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, pada webinar “Kecukupan Gizi Bagi Milenial untuk Melahirkan Generasi Emas 2045”, Minggu (21/3).
Baca juga : KLHK Lepasliarkan Harimau Sumatera Suro Ke Taman Nasional Gunung LeuserÂ
Tapi, kata Hasto, bantuan sembako memiliki kelemahan. Pertama, kebosanan terhadap makanan yang ada di dalam sembako itu. “Masyarakat itu kalau dikasih biskuit terus-menerus itu kan bosan. Kesannya, biskuit itu adalah roti,” tuturnya.
Kedua, pembagian sembako dengan cara-cara lama sering terlambat sampai ke masyarakat. “Itu pengalaman saya waktu menjadi Bupati di Kulon Progo. Jadi, seperti mendistribusikan barang, jalurnya panjang sekali,” bebernya.
Karenanya, Hasto berencana mengusulkan konsep pendistribusian baru untuk bantuan sembako kepada KPM dan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. “Saya usulkan dan mudah-mudahan disetujui DPR dan juga Kementerian Keuangan, agar bantuan sembako itu disalurkan kepada aparat desa. Di desa itu kan ada PKK, bidan, kader bisa dari Aisyiyah dan organisasi-organisasi profesi yang lainnya yang menjadi tim pendamping,” kata Hasto.
Baca juga : Batal, Usulan Hak Interpelasi DPRD Kota Bogor
Artinya, lanjut Hasto, makanan bergizi bisa diolah langsung ibu-ibu PKK di desa. Hasilnya, bisa bervariasi makanannya, sehingga masyarakat tidak menjadi bosan mengonsumsinya.
Sementara itu, Ketua Pokja Antropometri Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit Metabolik RSCM, Prof Damayanti R Syarif, menjelaskan, untuk mencegah stunting diperlukan pemantauan status gizi yang benar, tata laksana rujukan berjenjang, hingga intervensi gizi.
Kemenkes telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi pada Anak Akibat Penyakit. Permenkes ini mengatur mengenai Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) yang diprioritaskan untuk anak dengan risiko tinggi gagal tumbuh seperti gizi kurang, gizi buruk, prematur, alergi, hingga kelainan metabolik lainnya untuk mencegah stunting.
Baca juga : Bantu Pulihkan Ekonomi, BTN Rangkul Pemda Lewat Sektor Properti
PKMK adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen medis yang dapat sekaligus sebagai manajemen diet bagi anak dengan penyakit tertentu. Selain merupakan alternatif nutrisi sumber protein hewani yang padat nutrisi dan dapat dikonsumsi dengan mudah oleh anak, intervensi melalui PKMK yang sudah teruji dapat meningkatkan pertumbuhan anak. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.