RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri mengungkapkan, keberadaan Pendamping Desa menjadi faktor dominan dalam pembangunan desa.
Menurut Gus Menteri, kinerja Pendamping Desa telah terbukti meringankan beban Kementerian Desa dalam melakukan monitoring dan pemantauan kinerja Kepala Desa terutama prihal pemanfaatan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat.
Baca juga : UNJ Gelar Halalbihalal Virtual, Menag Beri Tausiah
"Itulah makanya keberadaan Pendamping Desa harus terus kita tingkatkan dalam segala hal," ungkap Gus Menteri saat Halal Bihalal virtual dengan Pendamping Desa, Rabu (19/05/2021).
Setidaknya, lanjut Gus Menteri, ada tiga hal yang perlu ditingkatkan dalam Pendamping Desa yang tugasnya semakin menumpuk, yakni peningkatan kapasitas, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan.
Baca juga : Halal Bilhalal, Menpora Ingatkan Pegawainya Tingkatkan Kinerja
Tidak hanya itu, Gus Menteri juga menginginkan status Pendamping Desa segera dinaikkan dari honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang disebut P3K.
Dalam proses transformasi Pendamping Desa dari honorer menuju P3K tidak boleh ada satupun Pendamping Desa yang dibuang atau tidak lolos. Solusinya adalah proses transformasi dari honorer ke P3K dilakukan secara bertahap.
Baca juga : Menperin: Ramadan Momentum Tingkatkan Kejujuran Dan Disiplin
"Bagi yang tidak lolos P3K tetap sebagai Pendamping Desa namun statusnya tetap honorer, dengan demikian pada saatnya nanti kalau ini berhasil akan ada dua kelompok yaitu Pendamping Desa berstatus honorer dan P3K," pungkasnya. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.