RM.id Rakyat Merdeka - Musyawarah Besar (Mubes) Warga Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di kediaman almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2025), melahirkan seruan moral terhadap dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Forum ini menegaskan pentingnya mengembalikan NU ke khittah sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang berpihak pada kemaslahatan umat, bangsa, dan kelestarian alam.
Sebagai organisasi keagamaan dan sosial, NU memikul amanah besar menjaga Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, memperkuat keadilan sosial, memuliakan martabat manusia, sekaligus merawat lingkungan hidup. Namun, menurut peserta Mubes, energi NU belakangan justru terkuras oleh konflik elite yang berlarut-larut.
“Dinamika PBNU akhir-akhir ini telah mengalihkan energi NU dari khidmah utamanya, yakni pemberdayaan umat, pendidikan, layanan sosial, penegakan keadilan, penguatan Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah, gerakan keluarga maslahat, kemandirian organisasi, transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia unggul, serta konsolidasi nasional melalui Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar,” kata Ketua Komisi Rekomendasi Mubes, Marzuki Wahid, saat membacakan seruan moral di Ciganjur, Minggu (21/12/2025).
Baca juga : Menkeu Kendalikan APBN Dengan Tangan Dingin
Mubes Warga NU Ciganjur menyatakan dukungan penuh kepada para masyâyikh dan syaikhât, baik yang berada di jajaran Mustasyar PBNU maupun di pesantren, khususnya hasil Musyawarah Kubra Alim Ulama dan Sesepuh NU di Lirboyo. Forum tersebut dinilai penting untuk resolusi konflik, pemulihan keteduhan organisasi, serta pengembalian NU kepada jamaah demi kemaslahatan bangsa dan kelestarian alam. Pihak-pihak yang berkonflik pun diminta bersikap sam’an wa tha’atan demi menyelamatkan masa depan NU.
Berangkat dari kaidah dar’ul mafâsidi muqaddamun ‘alâ jalbil mashâlihi—mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan—Mubes menyerukan percepatan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah polarisasi berkepanjangan, menghindari sengketa hukum, serta memastikan kepemimpinan NU yang stabil dan disepakati bersama.
Agar memiliki kekuatan hukum dan legitimasi yang kuat, Muktamar ke-35 diminta diselenggarakan dan disahkan Rais Aam dan Ketua Umum mandataris Muktamar ke-34 di Lampung, serta dilaksanakan panitia yang direkomendasikan Mustasyar PBNU. Jika percepatan muktamar tidak tercapai, Mubes meminta digelarnya Muktamar Luar Biasa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, dengan seluruh persoalan dibahas secara terbuka, akuntabel, dan transparan.
Baca juga : Robi Darwis Kembali ke Persib, Siap Tampil Lawan Bhayangkara FC
Forum ini juga menyerukan agar para muktamirin tidak memilih figur-figur yang terlibat langsung dalam konflik internal. NU, menurut Mubes, membutuhkan kepemimpinan baru yang berintegritas, berakhlak karimah, mengabdikan seluruh waktunya untuk NU, serta bebas dari konflik kepentingan ekonomi, politik, sosial, maupun institusi keagamaan lain.
Selain itu, Mubes menegaskan bahwa penetapan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU harus dikembalikan pada mekanisme kearifan para masyâyikh dan syaikhât secara partisipatoris dan berjenjang dari bawah. Proses tersebut harus bersih dari politik uang dan intervensi pihak luar, serta mengedepankan pendekatan spiritual, musyawarah mufakat, dan adab Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah.
Dalam isu lingkungan, Mubes secara tegas meminta agar konsesi pertambangan yang diberikan kepada NU dikembalikan kepada negara. Sikap ini dinilai sejalan dengan keputusan Muktamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat.
Baca juga : KCIC Perkuat Layanan Digital, Fitur Pembatalan Tiket Whoosh Kini Bisa Online
Sebagai bagian dari khidmah kebangsaan, Mubes juga mendesak PBNU merespons berbagai persoalan kerakyatan dengan keberpihakan tegas kepada kelompok mustadl’afin. PBNU diminta mendesak pemerintah menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatera serta menuntut pembebasan tahanan politik terkait prahara Agustus 2025, sebagai bagian dari penegakan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia.
Steering Committee Mubes Warga NU 2025, Achmad Munjid, menegaskan forum ini merupakan ruang aspirasi terbuka dari akar rumput. “Forum ini disiapkan sebagai ruang aspirasi Nahdliyin untuk menyampaikan keprihatinan, gagasan, ide, maupun curahan hati terkait masa depan NU. Ini bukan forum dukung-mendukung, bukan kubu-kubuan, apalagi saling menghakimi,” tegasnya.
Mubes bertema “Mengembalikan NU kepada Jamaah untuk Kemaslahatan Bangsa dan Kelestarian Alam” ini diikuti 213 peserta dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh turut hadir, antara lain Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Umar Wahid, Alissa Wahid, Inayah Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, dan Abdul A’la.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.