Menkeu Kendalikan APBN Dengan Tangan Dingin

RM.id  Rakyat Merdeka - Dengan tangan dinginnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Di tengah kebutuhan belanja Pemerintah yang tinggi, Purbaya dapat menjaga defisit pada level 2,35 persen.

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 30 November 2025, defisit APBN tercatat Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Padahal, Pemerintah secara masif melakukan belanja negara, khususnya dalam mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan memastikan ekonomi tetap bertahan di tengah tantangan domestik maupun global.

Dalam acara tersebut, Purbaya didampingi jajaran eselon I Kemenkeu. Eks Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tampil mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih tanpa dasi.

Purbaya menegaskan, defisit tersebut sesuai perencanaan fiskal Pemerintah. Apalagi, desain APBN 2025 dirancang untuk tetap survive di tengah berbagai tantangan.

Hingga akhir November, kata dia, pendapatan negara mencapai Rp 2.351,5 triliun atau setara 82,1 persen dari target APBN 2025 yang dipatok Rp 2.865,5 triliun. Dari sisi penerimaan, realisasi pajak tercatat Rp 1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari target Rp 2.387,3 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun atau 78,7 persen, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 269,4 triliun atau 86,8 persen. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi.

Baca juga : Radio Tua Di Bukit Rata, Pengabar Pertama Bencana Aceh Tamiang

Di periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari total proyeksi belanja APBN sebesar Rp 3.527,5 triliun. "Ini mencerminkan belanja Pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas," ujar Purbaya.

Belanja Pemerintah pusat tercatat Rp 2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari target Rp 2.663,4 triliun. Secara rinci, belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp 1.110,7 triliun atau 87,1 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp 1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari target.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp 795,6 triliun atau setara 92,1 persen dari proyeksi. Dengan indikator tersebut, keseimbangan primer APBN 2025 tercatat defisit Rp 82,2 triliun.

Purbaya menjelaskan, keseimbangan primer merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan negara dalam mengelola utang. Meski masih defisit, ia menegaskan, kondisi tersebut tetap berada dalam kendali pemerintah.

"Keseimbangan primer mencatat defisit Rp 82,2 triliun. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global," katanya.

Menariknya, Purbaya tidak terlalu menggubris laporan Bank Dunia yang memperingatkan potensi melebarnya defisit hingga 2,9 persen pada 2027. “Ya suka-suka dia. Dia prediksi boleh, nggak prediksi juga nggak apa-apa. Tapi selama ini juga sering meleset,” cetusnya.

Menurut Purbaya, besaran defisit APBN bergantung pada kemampuan Pemerintah mengendalikan belanja dan meningkatkan penerimaan. Dengan perbaikan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ia yakin penerimaan akan meningkat.

Baca juga : Ada yang Politisasi Bencana di Aceh

Ia menambahkan, proyeksi Bank Dunia dapat terjadi jika tidak ada perbaikan di tubuh Kemenkeu. Dengan langkah reformasi yang terus berjalan, ia optimistis defisit dapat dikendalikan.

"Bisa saja melebar, bisa saja tidak. Tergantung kebutuhan kita. Tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang berkesinambungan ke depan. Jadi nggak usah terlalu khawatir," tegas Purbaya.

Penarikan Utang

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi penarikan utang baru hingga 30 November 2025 tercatat Rp 614,9 triliun atau 84,06 persen dari target Rp 731,5 triliun. "Jadi saat ini masih on-track menuju desain APBN,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan target penarikan utang Rp 731,5 triliun sepanjang 2025 untuk menutup defisit APBN yang diproyeksikan mencapai 2,78 persen terhadap PDB. Namun, hingga akhir November, defisit APBN hanya 2,35 persen.

Selain pembiayaan utang, Pemerintah juga memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun guna menekan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Suahasil mengatakan, pemenuhan pembiayaan ini dilakukan melalui langkah antisipatif seperti prefunding, ketersediaan kas, serta active cash dan debt management, termasuk penempatan dana Rp 200 triliun di perbankan umum.

Pengelolaan utang negara juga dilakukan melalui sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Kerja sama ini diwujudkan melalui skema debt switch atas SBN pembiayaan Covid-19 yang jatuh tempo untuk menekan risiko refinancing.

Baca juga : “Berhari-hari Tak Pulang, Kami Menolong Korban…”

Suahasil menegaskan, skema debt switching tidak hanya melibatkan BI, tetapi juga dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama lembaga multilateral dan institusi lainnya.

Ia menilai, kondisi pasar keuangan yang membaik memberi ruang pembiayaan lebih efisien. Di luar pembiayaan berbasis utang, pembiayaan non-utang hingga November 2025 tercatat Rp 41,4 triliun. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 573,5 triliun atau 86,63 persen dari proyeksi semester 2025 sebesar Rp 662 triliun.

Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengakui, tangan dingin Purbaya dalam mengendalikan APBN. “Yang dilakukan Purbaya efektif dan efisien, nggak banyak basa-basi, apalagi janji,” ujarnya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Kamis (18/12/2025) malam.

Herry mencontohkan, Purbaya sukses melakukan realokasi anggaran yang tidak efisien untuk dialihkan ke program lain. "Tampaknya tidak boleh ada dana menganggur dalam kamus Purbaya," selorohnya.

Dari sisi efektivitas, Purbaya fokus menggerakkan ekonomi melalui langkah seperti penurunan suku bunga perbankan serta peningkatan daya beli masyarakat. Namun, Herry memandang pola kerja Purbaya yang menarik adalah keterbukaannya.

“Makanya kasus dana Pemda mengendap di bank dibuka terang-terangan. Begitu juga bea dan cukai saat dia membongkar misinvoicing atau dugaan manipulasi faktur, terutama pada ekspor," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.