Sebelumnya
Netanyahu menyampaikan pengumuman itu dua hari usai unjuk rasa besar-besaran memprotes rencananya. Usai pengumuman penundaan itu, serikat pekerja utama Israel membatalkan pemogokan massal sebagai buntut penolakan RUU tersebut.
“Pemogokan yang saya umumkan pagi ini akan berakhir,” kata Ketua Serikat Buruh Israel Histadrut, Arnon Bar-David. Ia memuji Netanyahu atas langkah tersebut dan menawarkan masukan yang solutif.
Seruan untuk melakukan pemogokan massal sangat jarang terjadi di Israel. Para analis menilai, Netanyahu mungkin mencoba mengulur waktu. Tidak ada jaminan penundaaan pemungutan suara di parlemen terkait RUU ini akan meredam protes besar-besaran dan pemogokan massal yang melumpuhkan negara Zionis itu.
Baca juga : Operasi Pasar Jalan Terus
Peneliti senior di Institut Demokrasi Israel yang mengajar di Hebrew University Yerusalem, Gideon Rahat mengatakan, protes-protes tersebut mungkin akan mereda beberapa hari ke depan. Namun para demonstran tetap siap kembali turun jalan kapan saja.
“Para pengunjuk rasa sekarang memiliki infrastruktur untuk melakukan aksi protes dalam beberapa menit,” kata Rahat kepada CNN.
Mantan Kepala Direktorat Intelijen Israel dan Direktur pelaksana Institute for National Security Studies (INSS), Mayor Jenderal Tamir Hayman mengatakan, menunda pemungutan suara hingga setelah liburan Paskah tidak akan mengakhiri kemarahan di jalanan.
Baca juga : Kementan-FAO Luncurkan Peta Jalan Nasional Turunkan Laju Resistansi Antimikroba
“Protes akan terus berlanjut kecuali Netanyahu mengakui secara terbuka bahwa dia salah ketika memimpin reformasi tersebut, dan (bahwa) dia menahan diri untuk mereformasi peradilan,” kata Hayman.
“Ini adalah satu-satunya skenario di mana kita akan melihat penghentian total semua demonstrasi,” sambungnya.
Namun, ia menambahkan, jika Netanyahu menggunakan masa reses untuk melakukan negosiasi yang tepat dengan semua pihak. Dan pada akhirnya mengajukan RUU dimoderasi dan disetujui oposisi, tentu akan baik dampaknya.
Baca juga : Kemenperin Pacu Kinerja Industri Furnitur Dan Kerajinan
Banyak pihak menentang RUU reformasi itu. Pasalnya RUU itu memberikan lebih banyak kendali kepada politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung. AS juga tidak menyetujuinya.
RUU itu disebut mengancam demokrasi Israel. Tetapi Netanyahu berpendapat, perubahan itu diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan anggota parlemen dan peradilan. Diduga RUU itu dipaksakan karena Netanyahu tengah dililit dugaan tindak pidana korupsi.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.