RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali menghadapi tuntutan pemakzulan, Rabu (4/12/2024), di tengah penyelidikan atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr dan kasus korupsi.
Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu pecah aliansi dengan Marcos, menjelang pemilihan paruh waktu tahun 2025.
Duterte mengundurkan diri dari jabatannya di kabinet sebagai Menteri Pendidikan pada Juni 2024, setelah hubungan antara kedua keluarga yang berkuasa mencapai titik kritis dan hancur.
Koalisi sayap kiri Makabayan mengungkap, tuntutan pemakzulan pada 4 Desember 2024 yang diajukan para aktivis, guru, mantan anggota kongres, dan lainnya menuduh Duterte mengkhianati kepercayaan publik atas dugaan penyalahgunaan dana publik senilai jutaan dolar Amerika Serikat (AS) saat dia menjabat Menteri Pendidikan.
Baca juga : Dugaan Korupsi Karet Kementan, KPK Temukan Barbuk Ini Saat Lakukan Penggeledahan
“Penyalahgunaan dana rahasia senilai lebih dari setengah miliar peso (lebih dari Rp 136,72 miliar) oleh Wakil Presiden, khususnya pencairan dana rahasia senilai 125 juta peso atau Rp 34,18 miliar yang mencurigakan hanya dalam waktu 11 hari pada akhir tahun 2022, merupakan pengkhianatan besar terhadap kepercayaan publik,” beber mantan anggota kongres Teddy Casino, dan salah satu pengadu, seperti dilansir AFP.
“Rakyat Filipina, khususnya para pembayar pajak yang menanggung beban pendanaan operasi pemerintah, berhak mendapatkan akuntabilitas dari pejabat tertinggi kedua di negara ini,” imbuh pernyataan tersebut.
Koalisi aktivis yang berbeda mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Duterte pada tanggal 3 Desember 2024. Mereka menuduh Duterte melakukan korupsi dan pelanggaran.
Duterte membantah telah menyalahgunakan dana publik. Belum diketahui pasti, apakah salah satu dari dua kasus pemakzulan yang diajukan terhadap Duterte pada pekan ini akan mendapatkan dukungan dari sepertiga anggota parlemen, untuk maju ke sidang Senat.
Baca juga : Ngeri, Wapres Filipina Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Marcos Jr
Meskipun sekutu Marcos memegang mayoritas di DPR, upaya ini disebut hanya membuang-buang waktu.
Berdasarkan konstitusi negara tersebut, proses pemakzulan tidak dapat dimulai terhadap orang yang sama lebih dari satu kali dalam setahun.
Ini berarti, DPR yang merupakan tempat kedua tuntutan diajukan, harus memilih satu atau menggabungkannya.
Tuntutan terbaru tersebut menambah kesulitan hukum Duterte, di tengah penyelidikan atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Marcos dan penyelidikan lain atas penggunaan dana pemerintah.
Baca juga : Wamen Imipas Silmi Karim Gelorakan Semangat Perjuangan Pahlawan Bangsa
Duterte dipanggil setelah mengaku telah memberi tahu seseorang untuk membunuh presiden, jika menerima ancaman terhadap nyawanya, dalam sebuah konferensi pers. Dia lalu mengatakan komentar tersebut disalahartikan.
Di luar itu, Duterte juga menghadapi penyelidikan di DPR, yang dipimpin oleh sepupu Marcos, Martin Romualdez, atas dugaan penyalahgunaan dana pemerintah senilai jutaan dolar AS.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.