RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai memecat ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) badan federal serta departemen, Kamis (14/2/2025). Menurut Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) Rabu (12/2/2025) malam, sekitar 75.000 pegawai federal AS menyetujui program pensiun dini tertunda (deferred buyout) yang ditawarkan pemerintahan Donald Trump.
Program ini merupakan bagian dari upaya Trump memangkas 2,3 juta pegawai sipil, yang kerap ia nilai tidak efisien.
Selain itu, Trump juga telah memerintahkan lembaga Pemerintah untuk menyiapkan pemangkasan tenaga kerja besar-besaran, dengan beberapa instansi mulai memberhentikan pegawai baru yang belum memiliki status pegawai tetap.
Departemen Urusan Veteran, lembaga yang memberikan layanan perawatan kesehatan bagi para veteran, memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan yang masih percobaan. Sementara Dinas Kehutanan AS akan memecat lebih dari 3.000 karyawan.
Baca juga : Menkeu Sri Mulyani Pastikan, Tidak Ada PHK Honorer Akibat Efisiensi Anggaran
E-mail Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dikirim kepada para pekerja beberapa badan pemerintahan selama 48 jam terakhir. Sebagian besar dari mereka yang diberhentikan masih dalam masa percobaan. Termasuk di Departemen Pendidikan, Badan Usaha Kecil (SBA), Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, serta Badan Layanan Umum (GSA) yang mengelola banyak gedung federal.
Pemerintah federal memiliki utang sekitar 36 triliun dolar dan mengalami defisit 1,8 triliun dolar pada 2024. Kondisi itu memicu kesepakatan bipartisan mengenai perlunya reformasi pemerintah. Meski demikian, tak mudah bagi Pemerintah memberhentikan PNS yang tak memiliki catatan buruk atau melakukan pelanggaran. PNS memiliki hak proses hukum dan banding jika diberhentikan secara sewenang-wenang.
Meski banyak pegawai meneri ma program pensiun dini ini, seri kat pekerja menentang kebijakan tersebut. Mereka memperingatkan Trump tak bisa dipercaya untuk memenuhi janji kompensasi bagi pegawai yang mengikuti program ini. Dalam skema pensiun dini, pegawai akan tetap menerima gaji dan tunjangan hingga Oktober 2025 tanpa perlu bekerja.
Namun, ada ketidakpastian karena Undang-Undang Anggaran saat ini hanya berlaku hingga 14 Maret 2025, sehingga tak ada jaminan gaji tetap cair setelah tanggal tersebut.
Baca juga : DAMRI Hadirkan Promo Spesial Valentine untuk Pelanggan
Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk.
Musk ditugaskan untuk meninjau rekam keuangan dan kepegawaian guna memangkas 1 triliun dolar AS dari anggaran federal, yang pada 2024 mencapai 6,75 triliun dolar AS.
Menariknya, gaji pegawai sipil federal hanya 5 persen dari total anggaran tersebut. Sehingga pemang kasan pegawai dinilai bukan solusi utama bagi defisit anggaran AS.
Dengan semakin banyaknya pegawai yang keluar, Trump terus menekan reformasi birokrasi. Namun, serikat pekerja dan para pegawai federal masih mem pertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa efisiensi atau justru melemahkan layanan publik di AS.
Baca juga : Hambatan Utama Efisiensi, Tutup Devisit Akibat Kobocoran dengan Utang
Keputusan akhir soal anggaran dan masa depan pegawai federal kini tergantung pada Kongres dan pemerintahan Trump dalam beberapa bulan ke depan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.