Sebelumnya
Kendati demikian, Kim memastikan partainya berkomitmen menjaga perdamaian dan koeksistensi antar-Korea. Dia menolak konfrontasi bersenjata yang bisa mengguncang perekonomian. Di saat yang sama, negaranya tetap membuka pintu komunikasi dengan Pyongyang. Katanya, Korsel selalu siap menyambut dimulainya kembali dialog.
“Bahkan potensi komunikasi dengan Pemerintahan (Presiden Amerika Serikat Donald) Trump,” jelasnya.
Yu menambahkan, meski berasal dari partai berbeda dengan Kim, dia sepakat soal pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Dia menilai, dalam jangka menengah dan panjang, unifikasi tetap menjadi tujuan strategis yang harus diupayakan bersama.
Baca juga : Stairlift Di Borobudur Untuk Sambut Macron
“Walau berbeda partai, saya sepakat bahwa unifikasi tetap menjadi proses yang penting bagi masa depan Korea,” kata Yu.
Minta Maaf
Secara khusus, pada kesempatan ini Yu menyampaikan permintaan maaf atas deklarasi darurat militer yang sempat diberlakukan Presiden Yoon. Yu mengatakan, saat ini Yoon sudah tidak lagi jadi bagian PPP. Namun, secara moral, partainya tetap merasa bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Baca juga : Menko Polkam Apresiasi Operasi Gabungan Di Perairan Kepri
Bukan tanpa alasan. Keputusan Yoon dinilai telah merugikan institusi militer Korsel. Menurutnya, deklarasi darurat militer tersebut telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap militer negaranya. Dia merasa prihatin. Karena keputusan tersebut secara langsung melukai integritas dan profesionalitas lembaga pertahanan.
Lebih lanjut, situasi tersebut juga menjadi beban moral bagi dirinya sebagai tokoh yang pernah terlibat di sektor pertahanan negara. “Atas nama PPP, saya ingin meminta maaf terkait deklarasi darurat militer tersebut,” ujarnya.
Dia mengaku sangat frustrasi atas kejadian itu. Terutama karena berimbas pada institusi yang selama ini dijaganya. Karena itu, ia merasa perlu menyampaikan pandangannya secara terbuka kepada publik. Baginya, transparansi dan tanggung jawab moral adalah bagian penting dari kepemimpinan.
Baca juga : Rudianto Sumarwono: Pejabat Berkualitas Bisa Mengabdi Lebih Lama
Pemakzulan Yoon akibat kebijakan darurat militer, membuat Korsel harus segera menggelar Pilpres. Menurut Kim, demokrasi Korsel saat ini sedang menghadapi ujian besar. Dia menyebut, pilpres mendatang bukan hanya sekadar kompetisi politik. Tapi momen penting untuk melindungi sistem demokrasi yang ada.
“Ini adalah pemilu yang sangat penting pasca deklarasi darurat militer yang ilegal,” tegasnya.
Kim juga menyoroti pentingnya stabilitas nasional setelah pilpres berlangsung. Kata dia, kemenangan bukan satu-satunya tujuan utama. Tapi juga bagaimana Korea Selatan tetap utuh dan damai pasca-pemilu. (Bersambung)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.