Di Tempat Pemakzulan Presiden, Ada Patung Himangi Dan Sarangi

 Sebelumnya 
Kendati demikian, Kim me­mastikan partainya berkomit­men menjaga perdamaian dan koeksistensi antar-Korea. Dia menolak konfrontasi bersenjata yang bisa mengguncang per­ekonomian. Di saat yang sama, negaranya tetap membuka pintu komunikasi dengan Pyongyang. Katanya, Korsel selalu siap me­nyambut dimulainya kembali dialog.

“Bahkan potensi komuni­kasi dengan Pemerintahan (Presiden Amerika Serikat Donald) Trump,” jelasnya.

Yu menambahkan, meski berasal dari partai berbeda dengan Kim, dia sepakat soal pentingnya menjaga perdamaian dan stabili­tas di Semenanjung Korea. Dia menilai, dalam jangka menengah dan panjang, unifikasi tetap men­jadi tujuan strategis yang harus diupayakan bersama.

Baca juga : Stairlift Di Borobudur Untuk Sambut Macron

“Walau berbeda partai, saya sepakat bahwa unifikasi tetap menjadi proses yang penting bagi masa depan Korea,” kata Yu.

Minta Maaf

Secara khusus, pada kesem­patan ini Yu menyampaikan permintaan maaf atas deklarasi darurat militer yang sempat diberlakukan Presiden Yoon. Yu mengatakan, saat ini Yoon sudah tidak lagi jadi bagian PPP. Namun, secara moral, partainya tetap merasa bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Baca juga : Menko Polkam Apresiasi Operasi Gabungan Di Perairan Kepri

Bukan tanpa alasan. Keputu­san Yoon dinilai telah merugikan institusi militer Korsel. Menu­rutnya, deklarasi darurat mili­ter tersebut telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap militer negaranya. Dia merasa prihatin. Karena kepu­tusan tersebut secara langsung melukai integritas dan profesionalitas lembaga pertahanan.

Lebih lanjut, situasi terse­but juga menjadi beban moral bagi dirinya sebagai tokoh yang pernah terlibat di sektor per­tahanan negara. “Atas nama PPP, saya ingin meminta maaf terkait deklarasi darurat militer tersebut,” ujarnya.

Dia mengaku sangat frus­trasi atas kejadian itu. Terutama karena berimbas pada insti­tusi yang selama ini dijaganya. Karena itu, ia merasa perlu menyampaikan pandangannya secara terbuka kepada publik. Baginya, transparansi dan tanggung jawab moral adalah bagian penting dari kepemimpinan.

Baca juga : Rudianto Sumarwono: Pejabat Berkualitas Bisa Mengabdi Lebih Lama

Pemakzulan Yoon akibat kebi­jakan darurat militer, membuat Korsel harus segera menggelar Pilpres. Menurut Kim, demokrasi Korsel saat ini sedang menghadapi ujian besar. Dia menyebut, pilpres mendatang bukan hanya sekadar kompe­tisi politik. Tapi momen penting untuk melindungi sistem demokrasi yang ada.

“Ini adalah pemilu yang sangat penting pasca deklarasi darurat militer yang ilegal,” tegasnya.

Kim juga menyoroti penting­nya stabilitas nasional setelah pilpres berlangsung. Kata dia, kemenangan bukan satu-satunya tujuan utama. Tapi juga bagaimana Korea Selatan tetap utuh dan damai pasca-pemilu. (Bersambung)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.