Sebelumnya
"Jepang tidak mengakui adanya sengketa teritorial atas kepulauan ini,” tegasnya.
Berbagai upaya diplomatik dilakukan Jepang untuk menjaga integritas wilayahnya. Isu maritim ini turut dibahas Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba dan Presiden China Xi Jinping di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Lima, Peru, pada November 2024.
“Semua telah kami sampaikan langsung. Jepang telah menegaskan posisinya dan mendorong mereka (China-red) untuk bersikap lebih bertanggung jawab,” tambah pejabat tersebut.
Baca juga : Panggil Nadiem Lagi, Kejagung Klarifikasi Penggeledahan GoTo
Siang harinya, usai makan siang, kami bertemu dua pejabat Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang di kompleks Ichigaya, Shinjuku-ku, Tokyo. Posisi kedua kementerian tidak jauh. Hanya berjarak sekitar 3 kilometer, dengan mobil ditempuh selama 15 menit. Di gedung Kemhan, kami disambut suasana yang lebih tertutup dan penjagaan di sejumlah titik. Gedung Kemenhan tak menonjol dari segi estetika, tapi sangat terasa bangunan itu berdiri bukan untuk menyambut, melainkan untuk mengawasi.
Di ruang pertemuan, dua pejabat telah menunggu. Identitas mereka juga tidak boleh disebutkan. Keduanya memaparkan tiga dokumen strategis utama dalam memperkuat kebijakan keamanan nasional Jepang sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman regional. Termasuk dari blok China, Korea Utara, dan Rusia.
Anggaran Pertahanan Naik
Pejabat itu juga mengatakan, Jepang menargetkan pengeluaran anggaran pertahanan sebanyak 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun fiskal 2027. Artinya, anggaran pertahanan akan menyentuh angka 11 triliun yen (sekitar Rp 1.375 triliun). Alokasi dana meliputi investasi
Baca juga : Pupuk Indonesia Kebut Transisi Energi Bersih
rudal jarak jauh, pertahanan udara dan siber, serta riset luar angkasa. Saat ini anggaran pertahanan Jepang berada di kisaran 1,8 persen dari PDB.
Di tengah peningkatan kapasitas pertahanan, Jepang juga memperkuat aliansi strategisnya—terutama dengan Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN. Negeri Matahari Terbit memandang, kerja sama pertahanan dengan ASEAN sebagai pilar penting dalam menghadapi tantangan kawasan.
Kementerian Pertahanan Jepang juga aktif menginisiasi dua bentuk kerja sama pertahanan dengan ASEAN, yakni bilateral dan multilateral. Programnya mencakup kerja sama siber Jepang-ASEAN, program Women, Peace and Security (WPS), serta Maritime Cooperation Activity.
Baca juga : Koperasi Desa Jadi Ujung Tombak Distribusi Beras
Dengan Indonesia, Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (Japan Maritime Self Defense Forces/JMSDF) terlibat aktif dalam berbagai latihan multilateral seperti ‘Super Garuda Shield’ dan ‘Komodo’. Pada Januari 2025, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Gen Nakatani mengunjungi Indonesia untuk bertemu Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin.
“Kami sepakat memperkuat kerja sama pertahanan di berbagai bidang. Secara khusus, kami juga menyetujui konsultasi pertahanan terkait keamanan maritim dan kerja sama peralatan pertahanan,” pungkas pejabat itu. (Bersambung)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.