RM.id Rakyat Merdeka - Gelombang dukungan terhadap pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat semakin nyaring di Amerika Serikat (AS). Sebanyak 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat mengajukan surat terbuka kepada Presiden Donald Trump. Surat berisi desakan agar Paman Sam segera mengakui Palestina secara resmi.
Surat terbuka tersebut digagas Ro Khanna, anggota DPR dari California, dan diumumkan pada Senin (4/8/2025). Khanna berencana mengumpulkan dukungan lebih luas dari anggota DPR dan Senat sebelum surat itu dikirimkan resmi setelah 16 September nanti, bertepatan dengan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pernyataannya, Khanna menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina telah memenuhi standar hukum internasional. “Kami yakin, pengakuan atas negara Palestina sudah memenuhi aturan internasional,” bunyi kutipan surat tersebut yang dimuat oleh New York Post.
Khanna mencatat, hampir 150 negara telah mengakui negara Palestina. Menurutnya, AS tidak boleh terisolasi dari negara-negara lain yang mengakui Palestina. Termasuk Prancis, Spanyol, Irlandia dan Slovenia.
Beberapa nama yang turut menandatangani surat itu, antara lain Greg Casar dari Texas, Pramila Jayapal dari Washington, dan Maxwell Frost dari Florida. Mereka menyebut momen tragis di Gaza sebagai pengingat akan pentingnya hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Baca juga : Trump Tekan Putin Dari Segala Penjuru
Surat tersebut juga menyusul janji Presiden Prancis Emmanuel Macron yang akan mengakui Palestina secara resmi dalam Sidang Majelis Umum PBB, September nanti. Langkah Macron mendapat kritik dari sejumlah politisi AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
“Kami mendorong Pemerintah negara-negara lain yang belum mengakui negara Palestina, termasuk Amerika Serikat, melakukannya juga,” tegas surat tersebut.
Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran global atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Para pakar HAM memperingatkan bencana kelaparan yang semakin parah.
Sementara negara-negara Barat seperti Prancis, Kanada dan Inggris mulai menyatakan dukungan terhadap pengakuan Palestina.
Inggris bahkan menyampaikan ultimatum, jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata hingga September, maka mereka akan mengakui Palestina secara sepihak.
Baca juga : Trump Digugat, 24 Negara Bagian Melawan
Namun, Pemerintahan Trump tetap bersikukuh menolak pengakuan tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan, pengakuan kenegaraan Palestina dianggap sebagai “hadiah bagi Hamas.”
Trump juga mengeluarkan kebijakan kontroversial, negara bagian AS yang memboikot perusahaan Israel akan kehilangan akses terhadap dana bantuan bencana alam. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) memperingatkan agar negara bagian tidak memutuskan hubungan komersial dengan perusahaan Israel.
GerakanBoikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) semakin menguat sejak konflik Gaza kembali memanas pada 2023. Aksi itu bertujuan menekan Israel agar mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengklaim, telah mendapat restu dari Trump untuk memperluas operasi militer di Gaza. Netanyahu bahkan berencana menduduki seluruh wilayah Gaza, termasuk kamp pengungsi dan daerah padat penduduk.
Ketegangan antara Netanyahu dan petinggi militer Israel pun meningkat. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Eyal Zamir disebut menolak rencana tersebut.
Baca juga : Rusia-China Makin Rapatkan Barisan
Menurut pemberitaan Hariyet, Selasa (5/8/2025), Netanyahu menyampaikan dalam rapat kabinet pada 29 Juli lalu, wilayah Gaza akan diduduki dalam operasi lanjutan. Dia menyebut rencana tersebut telah dibicarakan dan mendapat lampu hijau dari Washington, khususnya dari Trump, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel.
“Jika Kepala Staf IDF tidak setuju, dia harus mengundurkan diri,” ujar seorang sumber pejabat Israel yang dekat dengan Netanyahu, kepada surat kabar Yedioth Ahronoth.
Netanyahu dituduh memperpanjang perang demi kepentingan politik pribadi. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 61.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Gaza kini berada di ambang kehancuran total dan kelaparan massal.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.