RM.id Rakyat Merdeka - Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi salah satu bahan diskusi penting pada acara Global Town Hall (GTH) 2025 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Sabtu (15/11/2025). Diskusi ini menghadirkan pakar yang menyoroti kedaulatan teknologi, etika AI, dan ketimpangan data global, menekankan perlunya pemahaman setara untuk masa depan AI.
Duta Besar Estonia untuk Urusan Digital periode 2020–2024 Nele Leosk menyoroti konteks global dan tantangan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sebab, tidak semua negara bisa mengikuti arus perkembangan teknologi. Dia juga menceritakan pemanfaatan teknologi di Estonia. Meskipun negara itu kecil, teknologi dapat memberikan dampak perkembangan yang positif bagi rakyat Estonia.
Negara yang terletak di kawasan Baltik itu dikenal karena penggunaan teknologi yang cerdas dan efisien. "Estonia menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk kebaikan, dengan cara yang terpercaya dan melindungi warganya dari dampak negatif," kata Leosk.
Baca juga : DPR Bakal Masukkan AI Dalam Revisi UU Pemilu
Dia juga menyoroti tantangan kedaulatan teknologi. Menurutnya, sebuah negara harus merencanakan digitalisasi secara menyeluruh. Baik itu dalam hal konektivitas, satelit, perangkat lunak, hingga penyedia layanan.
Teknologi Bukan Lagi Urusan Ahli IT
Dia juga menekankan, penting menghindari ketergantungan teknologi yang ekstrem pada satu negara, satu perusahaan, bahkan satu individu. "Teknologi bukan lagi urusan para ahli IT seperti dulu. Kini, juga menjadi tugas semua diplomat. Estonia memiliki duta besar digital selama hampir lima tahun, plus departemen diplomasi digital dan siber. Tugas kami adalah memastikan isu digital menjadi bagian dari pekerjaan setiap diplomat," ujarnya.
Ahli Strategi Ekonomi Teknologi dan Investasi dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) Prof. Hoda Alkhzaimi menyampaikan pentingnya melindungi hak asasi manusia (HAM) di tengah era gempuran AI.
Baca juga : 10 Tantangan Tuberkulosis Di 2025
Menurutnya, AI adalah aset dasar global yang berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi, masalah etis, dan lingkungan. Aliran data dari negara-negara berkembang ke negara maju, menyebabkan ketimpangan struktural baru. Sehingga, negara-negara di dunia, saat ini tidak hanya perlu mengelola batas wilayah, tapi juga mengelola kapasitas maksimum transfer data (bandwidth) dan aliran data.
"Ini bukan sekadar kesenjangan teknologi. Ini adalah munculnya ketergantungan dan aliran data global dari selatan ke utara," ujarnya.
Co-Founder AI Safety Asia Edward Tsol mengatakan, sebenarnya AI bukan hal yang baru dan telah digunakan selama bertahun-tahun dalam bentuk media sosial, e-mail, dan banyak aplikasi digital. Pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, menurutnya, harus memiliki pemahaman dasar yang sama tentang AI. Sebab hanya dengan pemahaman yang setara, dialog yang bermakna mengenai risiko dan manfaat AI dapat tercipta.
Baca juga : Kelolaan Emas Pegadaian Capai 129 Ton Per Oktober 2025
"Tanpa itu (pemahaman yang setara), tidak mungkin ada dialog yang bermakna mengenai keamanan dan masa depan AI," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.