RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Australia melarang masuk semua orang berpaspor Iran mulai Kamis (26/3/2026). Larangan ini akan berlangsung hingga enam bulan ke depan.
Dilansir media Australia, SBS, Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengatakan, langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada warga negeri Mullah yang overstay dengan alasan negaranya masih berperang.
Seperti diketahui, Iran menjadi sasaran serangan udara dari Amerika Serikat (AS) dan Israel sejak 28 Februari 2026. Pada pekan keempat serangan, belum ada langkah perdamaian dari pihak manapun.
“Konflik di Iran telah meningkatkan risiko beberapa pemegang visa sementara kesulitan meninggalkan Australia ketika masa berlaku visa mereka habis,” demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Australia, Kamis (26/3/2026).
Beberapa pengecualian diberikan kepada warga Iran yang anaknya menjadi warga negara Australia.
“Sementara kami tidak akan mengeluarkan visa bagi warga Iran yang ingin berwisata atau akan bekerja di Australia. Kami akan memeriksa setiap permohonan, mayoritas akan kami tolak,” tegas Burke.
Baca juga : Sheila Dara Aisha, Butuh Ruang Menyendiri
Menurut Burke, Pemerintah memantau perkembangan dan akan menyesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan untuk memastikan sistem migrasi Australia tetap tertib, adil dan berkelanjutan.
Larangan tersebut diberlakukan berdasarkan undang-undang yang disahkan parlemen pada awal Maret lalu.
Aturan ini diusulkan Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese. Melalui regulasi tersebut, Menteri Dalam Negeri diberikan kewenangan menerapkan larangan sementara terhadap kelompok tertentu pemegang visa sementara masuk ke Australia.
Kebijakan ini dapat diberlakukan dalam situasi tertentu, terutama ketika terjadi peristiwa di luar Australia, yang berpotensi meningkatkan risiko pemegang visa tersebut tidak kembali ke negara asal setelah masa berlaku visanya habis.
Wakil Kepala Eksekutif di Asylum Seeker Resource Centre Australia Jana Favero menyayangkan keputusan tersebut.
“Bukannya mengeluarkan kebijakan atas dasar kemanusiaan, Tony Burke dan Perdana Menteri Anthony Albanese malah memilih kekejaman dan pendekatan tanpa belas kasihan terhadap orang-orang yang melarikan diri dari Iran,” ketus Favero.
Baca juga : Negara Tetangga Mulai Antisipasi Krisis BBM, Menkeu: Kita Harus Siap-siap
Menurut Favero, Australia sebelumnya terbuka menerima warga negara sahabat yang terdampak perang.
“Ketika Rusia menginvasi Ukraina, Pemerintah memberi keringanan. Sekarang keringanan itu dibatasi untuk konflik Iran,” kritiknya.
Direktur Pusat Hukum Pengungsi Internasional Kaldor di Universitas New South Wales Profesor Daniel Ghezelbash mengatakan, keputusan terbaru ini tidak adil. Pemerintah baiknya memberi larangan masuk kepada individu atau kelompok yang memang dinilai membawa efek buruk pada keamanan dalam negeri.
“Sayangnya, larangan diberikan kepada seluruh warga Iran. Ini tidak adil,” tegasnya.
Berdasarkan data Pemerintah Australia, lebih dari 85.000 penduduk Australia tercatat lahir di Iran. Komunitas diaspora Iran pun berkembang pesat di sejumlah kota besar seperti Sydney dan Melbourne.
Hubungan kedua negara sempat memanas pada Maret lalu, setelah Australia memberikan suaka kepada tujuh pemain dan ofisial tim sepak bola putri Iran yang tengah melakukan kunjungan.
Baca juga : Kecuali kepada Musuh, Iran Izinkan Kapal Lintasi Selat Hormuz
Para pemain tersebut dicap sebagai “pengkhianat” di negara asalnya setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan Piala Asia. Tindakan itu dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Republik Islam Iran.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa lima dari tujuh orang tersebut membatalkan permohonan suaka mereka di Australia. Keputusan itu memicu dugaan bahwa keluarga mereka di Iran berada di bawah tekanan atau ancaman. DAY
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Jumat, 27 Maret 2026 dengan judul "Cegah Pendatang Overstay Australia Larang Masuk Warga Berpaspor Iran"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.