Negara Tetangga Mulai Antisipasi Krisis BBM, Menkeu: Kita Harus Siap-siap

RM.id  Rakyat Merdeka - Negara-negara tetangga kita mulai melakukan antisipasi konkret mengatasi ancaman krisis BBM imbas perang Iran vs Amerika Serikat (AS)-Israel yang berkepanjangan. Bagaimana dengan Indonesia? Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kita juga juga harus siap-siap.

Negara tetangga yang mengantisipasi krisis BBM antara lain Filipina dan Jepang. Presiden Filipina Marcos Jr telah mengumumkan status darurat energi nasional melalui Perintah Eksekutif Nomor 110 yang ditandatangani pada Selasa (24/3/2026). Deklarasi ini akan berlaku selama satu tahun.

Pemerintah Filipina juga membentuk semacam komite untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, dan barang-barang penting lainnya.

"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan Pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," tegas Marcos.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Filipina untuk berkoordinasi dengan Bank Sentral untuk memantau mata uang di negaranya. Mulai dari pengiriman hingga depresiasi terhadap peso.

Sementara, Jepang telah mengambil langkah strategis dengan membuka akses cadangan BBM nasional milik negara. Kebijakan krusial ini mulai diberlakukan secara resmi pada Kamis (26/3/2026) sesuai arahan pimpinan pusat.

Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan pengumuman tersebut secara langsung pada Selasa (24/3/2026). Keputusan ini diambil dari rasa kekhawatiran yang mendalam terkait terganggunya rantai pasokan bahan bakar dunia.

Baca juga : Kecuali kepada Musuh, Iran Izinkan Kapal Lintasi Selat Hormuz

Seluruh detail operasional dibahas secara mendalam dalam sebuah pertemuan kabinet yang berlangsung secara khusus baru-baru ini. Pemerintah Jepang berfokus pada mitigasi dampak buruk dari meningkatnya ketegangan di wilayah Timur Tengah terhadap laju ekonomi.

Di sisi lain, sejumlah negara telah mengalami krisis BBM. Di Australia, ratusan SPBU sudah kehabisan stok. Krisis ini bahkan memengaruhi pasokan pupuk dan bahan kimia lainnya.

Menteri Energi Australia Chris Bowen mengungkapkan, 109 SPBU di negara bagian Victoria kehabisan setidaknya satu jenis bensin. Selain itu, terdapat 47 SPBU di Queensland yang kehabisan solar dan 32 lainnya tanpa bensin jenis regular unleaded.

Sementara itu, di New South Wales, sebanyak 37 SPBU dilaporkan kehabisan bensin. Bahkan, sebelumnya Perdana Menteri negara bagian tersebut, Chris Minns, menyebut ada 105 SPBU yang kehabisan solar.

Krisis BBM juga melanda Bangladesh. Situasinya bahkan lebih parah dari Australia. Di sejumlah SPBU terjadi antrean panjang dan situasi menjadi tidak kondusif. Masyarakat antre berjam-jam. Banyak yang kelelahan, frustrasi, dan kesal.

Asosiasi Pemilik SPBU Bangladesh mendesak agar personel keamanan diturunkan menjaga pom bensin. Mereka juga meminta agar Pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan situasi. Jika tidak, mereka mengancam akan menutup SPBU.

Pihak asosiasi menilai Pemerintah Bangladesh telah mengabaikan masalah keamanan dalam sistem distribusi BBM. "Situasi saat ini mencerminkan tingkat salah urus dan ketidakbertanggungjawaban yang ekstrem," tulis pernyataan asosiasi tersebut.

Baca juga : Prabowo Pastikan MBG Tak Kena Efisiensi

Melihat kondisi ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara. Dia menegaskan, krisis energi bukan berasal dari APBN, melainkan pasokan minyak. Purbaya pun meminta agar Indonesia bersiap jika konflik di kawasan Teluk terus berlanjut.

"Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti. Itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada," ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Saat ini, kata Bendahara Negara, suplai minyak masih ada. "Jadi, kalau dibilang darurat, nggak. Tetapi kita mesti siap-siap," ucapnya.

Untuk APBN, Purbaya memastikan masih tahan menghadapi kenaikan harga energi dan tidak akan diubah sampai akhir tahun. Namun, untuk keputusan akhir, ia menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun, dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman," ucap Purbaya.

Ia menilai, masih terlalu dini untuk mengubah acuan harga minyak dan subsidi energi dalam APBN. "Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi 100 dolar AS, kan kita hitung rata-rata," ujarnya.

Pemerintah juga telah mengantisipasi kejadian ini. Sejumlah menteri menggelar rapat secara online, membahas rencana penyesuaian kebijakan energi dan ekonomi, Selasa (24/3/2026). Rapat dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Hadir Menkeu Purbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Baca juga : Soal Negosiasi Selat Hormuz, Klaim Trump Dibantah Iran

"Seskab Teddy Indra Wijaya mengikuti rapat koordinasi lintas K/L yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual melalui Zoom terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi," tulis Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Rabu (25/3/2026).

Rapat ini membahas mengenai berbagai pandangan strategis sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Sayangnya, Sekretariat Kabinet tidak merinci hasil rapat tersebut. 

Terkait dengan potensi krisis energi, Airlangga sempat mengatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif. Salah satu upaya meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Pemerintah juga mendorong percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara.

Airlangga juga menyampaikan, Pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work from Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. "Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta Pemerintah Daerah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.