Sebelumnya
“Saat itu saya masih menggunakan speakerphone dengan anak saya. Dia berada di lantai dua. Polisi sedang menyisir ruangan satu per satu dari sisi kanan,” katanya.
Tiba-tiba, sambungan telepon dengan putrinya terputus. Kwan hanya bisa berdoa. Beberapa menit kemudian, telepon kembali berdering. Putrinya selamat.
Beberapa jam setelah penembakan, keluarga tersebut akhirnya berkumpul kembali di rumah mereka di pinggiran Kota Bangkok.
Bagi Khim, peristiwa itu membuat hubungannya dengan sang kakak terasa berbeda. “Kalau kami bersama, kami selalu bertengkar,” katanya.
Namun tragedi berdarah di sekolah membuat Khim menyadari betapa berharganya sang kakak.
“Tapi ketika melihatnya kali ini, saya belum pernah mencintainya sebesar ini sebelumnya,” ujarnya.
Baca juga : Nikita Willy Netizen Takjub, Suami Jadi Imam Masjid Di Kanada
Tragedi ini bukan yang pertama terjadi di lingkungan sekolah Thailand pada 2026. Pada 11 Februari 2026, seorang pria berusia 17 tahun diduga memasuki Sekolah Patongprathankiriwat di Hat Yai, Provinsi Songkhla dan melepaskan tembakan yang dikabarkan dicuri dari seorang petugas polisi.
Tragedi tersebut kini kembali menyoroti persoalan kepemilikan dan pengawasan senjata api di Thailand, salah satu negara dengan tingkat kepemilikan senjata sipil tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Mengutip laporan Guardian pada 2017, Small Arms Survey yang berbasis di Swiss menempatkan Thailand pada peringkat ke-13 dunia untuk kepemilikan senjata api ringan.
Kasus tersebut tidak hanya menyasar sekolah, tapi juga sebuah pusat perbelanjaan besar di Bangkok. Selain itu, sebuah serangan pada 2022 di wilayah timur laut negara tersebut yang menewaskan 37 orang, termasuk 22 anak-anak.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai bagaimana senjata api dapat diperoleh dan beredar di tengah masyarakat.
Tragedi penembakan tersebut mendorong Pemerintah Negeri Gajah Putih kembali membahas pengendalian senjata api.
Baca juga : Febrie Belum Sebut Nama Pemilik Uang dan Emas 74 Kg
Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul berjanji memperkenalkan aturan baru yang membatasi warga membawa senjata api di tempat umum.
Persoalan tidak hanya berkaitan dengan akses aparat. Menurut laporan Council on Foreign Relations, aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat umum di Thailand juga tergolong longgar dan sudah ketinggalan zaman.
Senjata api yang diperoleh tanpa izin disebut beredar luas. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan pasar gelap yang kuat untuk berbagai barang ilegal, termasuk senjata dan narkotika.
Letak Thailand yang berbatasan dengan wilayah yang dilanda konflik di Myanmar juga menjadi salah satu faktor. Perbatasan tersebut dilalui tentara dan penyelundup senjata, sehingga menjadi jalur yang memungkinkan peredaran senjata ilegal.
Menurut Paul Quaglia, Kepala Eksekutif PQA Associates yang berbasis di Bangkok, sebuah perusahaan penilai risiko membenarkan bahwa Thailand adalah negara yang dibanjiri senjata api.
“Senjata api tersedia secara bebas dan mudah diperoleh, baik secara legal maupun ilegal,” kata Quaglia kepada New York Times.
Baca juga : Melihat Indikator & Riset BPS, Mesin Ekonomi Kita Tetap Bertenaga
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan akses senjata tidak hanya berasal dari jalur ilegal.
Kepemilikan secara legal juga memiliki sejumlah celah yang membuat senjata tetap beredar dalam jumlah besar. MEL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Selasa, 11 Agustus 2026 dengan judul "Penembakan Brutal Guncang Sekolah, 9 Orang Tewas Ngeri, Negeri Gajah Putih Darurat Senjata Api Ilegal"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.