Sebelumnya
Tak hanya di lapangan, protes terhadap keputusan parlemen menunda amandemen konstitusi di media sosial juga makin nyaring. Tagar Twitter #republicofThailand menjadi trending topic di Thailand.
Juru bicara Pemerintah Thailand, Anucha Burapachaisri, mengaku, belum melihat tagar tersebut dan menolak mengomentarinya. namun, dia mengatakan, Perdana Menteri Prayuth Chanocha mendengar semua pihak tentang masalah reformasi konstitusi. “Ada yang mau amandemen konstitusi, dan ada yang tidak,” ujarnya.
Baca juga : Banjir dan Longsor Landa 6 Kecamatan di Aceh Barat Daya
Sebagai informasi, demonstran memandang konstitusi di Thailand diatur untuk mempertahankan rezim penguasa. Selain menuntut reformasi konstitusi, mereka mendesak pencopotan Prayuth sebagai Perdana Menteri Thailand, pemilu ulang, dan pengurangan wewenang dari Raja Maha Vajiralongkorn. Tuntutan itu makin nyaring belakangan ini dipicu berbagai hal di negeri itu mulai dari masalah ekonomi Thailand dan kurang maksimalnya pengendalian pandemi Virus Corona.
Konstitusi yang berlaku di Thailand saat ini dibuat setelah militer yang saat itu dipimpin Prayuth, mengkudeta pemerintahan sipil yang dipimpin PM Yingluck Shinawatra pada 2014.
Baca juga : 73 ASN Kemenpora Dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Setelah pemerintahan monarkhi berakhir pada 1932, Thailand sudah 20 kali dirundung kudeta. Sejak itu pula mereka memiliki 20 UUD yang berbeda dan dibuat pemerintah yang berkuasa. [DAY]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.