RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki visi besar dalam mewujudkan Indonesia yang maju melalui Asta Cita, salah satunya dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Korupsi telah lama menjadi hambatan dalam pembangunan nasional, mengakibatkan kebocoran anggaran serta menurunkan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama agar seluruh program Asta Cita dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Maka dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan efektif, mencegah korupsi menjadi suatu keharusan yang mutlak. Dari itu salah satu elemen kunci dalam mewujudkan visi Asta Cita, adalah membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Lantaran korupsi merupakan ancaman sistemik yang telah lama menghambat pembangunan nasional. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak struktur sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dampak korupsi yang meluas membuatnya menjadi salah satu tantangan utama yang harus segera ditangani demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pemerintahan harus mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah ini. Salah satu langkah utama adalah reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, serta meminimalisir peluang penyalahgunaan wewenang. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, diharapkan budaya korupsi dalam birokrasi dapat ditekan secara signifikan.
Reformasi birokrasi tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang kuat. Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo-Gibran harus memperkuat lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelembagaan yang kuat dan independen menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih.
Baca juga : Asta Cita Dalam Tindakan Membangun Indonesia Maju
Tanpa penguatan institusi hukum, praktik korupsi akan terus berkembang dan menghambat efektivitas reformasi birokrasi. Maka dari itu penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan bebas dari intervensi politik, menjadi kunci dalam menegakkan supremasi hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus korupsi.
Tanpa keberanian untuk menindak pelaku korupsi dari berbagai lapisan, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata. Kepercayaan publik terhadap pemerintah juga sangat bergantung pada keseriusan dalam menindak pelanggaran hukum secara adil dan tegas. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan berintegritas.
Kolaborasi antar-lembaga akan memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas satu pihak, tetapi merupakan komitmen nasional. Dengan koordinasi yang baik, sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel dapat diwujudkan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan kredibel di mata masyarakat.
Selain pendekatan struktural, pencegahan korupsi juga harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Asta Cita menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini, akan mempersempit ruang bagi pejabat yang ingin menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Juga, penguatan budaya antikorupsi harus dimulai sejak dini. Pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional agar nilai-nilai kejujuran dan integritas tertanam dalam diri setiap warga negara sejak usia muda.
Baca juga : Asta Cita Butuh Gerak Nyata
Selain itu, bagi aparatur negara, pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan mengenai etika pemerintahan harus diterapkan agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan korupsi. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mendorong budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.
Integrasi antikorupsi dalam sistem pendidikan juga harus dibarengi dengan kampanye kesadaran publik yang lebih masif. Media massa dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya korupsi bagi pembangunan bangsa. Pemerintah harus berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung budaya integritas di semua lini kehidupan.
Di sisi lain, reformasi pengelolaan anggaran negara juga menjadi aspek krusial dalam mencegah korupsi. Sistem pengadaan barang dan jasa, misalnya, sering menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.
Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem lelang yang lebih transparan, berbasis teknologi, dan terbuka untuk pengawasan publik. Dengan cara ini, peluang terjadinya mark-up anggaran dan permainan kotor dalam proses tender dapat diminimalisir.
Lebih jauh, kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Dengan semakin kompleksnya pola korupsi, di mana banyak kasus melibatkan transaksi lintas negara, pemerintah Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan Financial Action Task Force (FATF). Langkah ini akan memperkuat sistem pelacakan dan pemulihan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.
Baca juga : Memperkokoh SDM Dan Pendidikan Karakter
Keberhasilan dalam mengembalikan aset negara yang dikorupsi, akan menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku korupsi –baik di dalam maupun di luar negeri. Maka mencegah korupsi dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Asta Cita memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga reformasi Revolusi Mental bagi penyelenggara birokrasi, penegakan hukum oleh penguasa, penegakan hukum yang bermoral dan beretika berdasarkan nilai Pancasila yang kuat, pengawasan publik yang aktif, serta pendidikan antikorupsi yang masif harus berjalan secara simultan dan terintegrasi.
Prof. Dr. Drs, Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.