RM.id Rakyat Merdeka - Ketidakpastian geopolitik global telah menjadi tantangan besar bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional. Pada dua dekade terakhir, peta politik internasional berubah dengan cepat akibat rivalitas kekuatan besar, konflik regional, serta bangkitnya nasionalisme ekonomi. Fenomena seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan Laut China Selatan, sanksi ekonomi terhadap negara-negara tertentu, dan fragmentasi global akibat polarisasi Amerika Serikat dan China telah menimbulkan gejolak dalam sistem ekonomi dunia.
Dampaknya terasa hingga ke Indonesia, yang meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik-konflik tersebut, tetap mengalami tekanan akibat interkonektivitas ekonomi global yang semakin erat. Ketidakpastian geopolitik global bukan hanya berpengaruh terhadap sektor eksternal seperti perdagangan dan investasi, melainkan juga membentuk ulang perspektif ekonomi nasional menuju arah yang lebih strategis dan berdaulat. Salah satu dampak langsung dari ketidakpastian geopolitik ini, adalah volatilitas harga komoditas dan nilai tukar.
Sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada ekspor sumber daya alam seperti batu bara, nikel, kelapa sawit, dan gas alam, Indonesia berada pada posisi rentan setiap kali terjadi gejolak global. Konflik bersenjata atau sanksi ekonomi terhadap negara pemasok energi seperti Rusia atau Iran, akan memengaruhi pasokan dan harga energi dunia. Kenaikan harga energi memang dapat memberi keuntungan sesaat bagi ekspor Indonesia, tetapi dalam jangka panjang, volatilitas ini mengganggu kepastian perencanaan investasi, baik domestik maupun asing.
Baca juga : Pancasila Dalam Detak Jantung Asta Cita Dan Geopolitik Indonesia
Ketidakpastian geopolitik juga menyebabkan terjadinya capital flight dari pasar negara berkembang menuju aset-aset aman di negara maju. Dalam kondisi global yang penuh risiko, investor cenderung bersikap hati-hati dan mengalihkan dananya ke obligasi pemerintah Amerika Serikat, emas, atau dolar AS. Fenomena ini menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap cadangan devisa Indonesia. Pemerintah dan otoritas moneter dituntut untuk menjaga kredibilitas pasar keuangan nasional melalui kebijakan yang stabil dan transparan.
Di tengah guncangan global tersebut, Indonesia harus mengembangkan pendekatan baru dalam memandang dan merespons ketidakpastian geopolitik. Perspektif ekonomi nasional tidak lagi semata berorientasi pada integrasi pasar global, melainkan juga pada kebutuhan untuk memperkuat resilien ekonomi domestik. Salah satu wujudnya adalah program hilirisasi industri yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah seperti nikel dan bauksit, Indonesia berusaha menaikkan nilai tambah produksi di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Ketidakpastian geopolitik juga telah membentuk kesadaran baru, bahwa pertahanan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertahanan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, konsep economic statecraft menjadi relevan. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diharapkan mengintegrasikan instrumen ekonomi dan diplomasi luar negeri secara lebih sinergis. Diplomasi ekonomi tidak hanya bertujuan mencari pasar baru, tetapi juga membangun kemitraan strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sistem global yang semakin multipolar.
Hal tersebut mencakup kerja sama teknologi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta kolaborasi dalam sistem keamanan pangan dan maritim. Dengan mengarahkan kebijakan luar negeri untuk mendukung tujuan ekonomi nasional, Indonesia dapat meningkatkan daya tahannya terhadap tekanan eksternal sekaligus memperkuat posisi tawar di arena internasional.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian pula, arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan harus ditopang oleh tiga prinsip utama: ketahanan domestik, fleksibilitas kebijakan, dan sinergi geopolitik. Ketahanan domestik berarti memperkuat daya saing industri dalam negeri, memperluas basis ekonomi lokal, serta membangun infrastruktur digital dan fisik yang terintegrasi. Fleksibilitas kebijakan dibutuhkan agar pemerintah dapat cepat menyesuaikan responsnya terhadap dinamika global tanpa mengorbankan stabilitas makro.
Sementara itu, sinergi geopolitik mendorong Indonesia untuk tidak bersikap reaktif, tetapi proaktif dalam menjalin aliansi dan kerja sama strategis yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang bangsa. Dalam kerangka tersebut, perspektif ekonomi Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuannya untuk mengelola risiko global, bukan menghindarinya, serta menciptakan peluang dari krisis melalui tata kelola ekonomi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca juga : Pertemuan Prabowo Dan Megawati:Fondasi Persatuan Bangsa Di Tengah Geopolitik Global
Dengan demikian, ketidakpastian geopolitik global tidak hanya menjadi sumber ancaman, tetapi juga pemicu transformasi bagi perspektif ekonomi Indonesia. Tantangan global mendorong Indonesia untuk meninggalkan pendekatan ekonomi yang reaktif dan tergantung pada pasar eksternal, menuju paradigma baru yang berbasis pada kekuatan domestik, kemandirian strategis, dan kepemimpinan aktif di panggung global. Ini adalah saatnya bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh dan berdaulat dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI (1998-2000). Kini menjabat Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.