Pemerhati Kesehatan
RM.id Rakyat Merdeka - Berita media massa menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa India akan memberikan bimbingan teknis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Disebutkan pula, kerja sama dengan India akan berfokus pada pengawasan, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan institusi.
Sebelum memulai program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional (BGN) memang berkunjung ke India untuk melihat model pelaksanaan program makan gratis di sana. Baik kiranya jika kita melihat apa yang dilakukan India dan mana yang bisa kita padankan dengan kondisi di dalam negeri.
India memang memiliki pengalaman panjang dalam program makan bergizi bagi siswa sekolah. Sejarahnya bahkan sudah dimulai di beberapa negara bagian, seperti Madras pada tahun 1920, Puducherry pada 1930, Tamil Nadu pada 1960-an, dan Kerala pada 1984. Program tersebut terus berkembang luas.
Dalam kurun waktu 1990–1991, sedikitnya ada 12 negara bagian yang mendanai program makan bergizi bagi anak sekolah, baik dengan pendanaan penuh maupun sebagian. Kedua belas negara bagian itu adalah Goa, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, dan Uttar Pradesh.
Lima negara bagian lainnya mendapat bantuan dari luar negeri, yakni Karnataka, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, dan Rajasthan. Kita tahu bahwa India terbagi atas 28 negara bagian (states) dan 8 wilayah persatuan (union territories). Artinya, sejak awal program makan bergizi di India memiliki beragam sumber pendanaan—sesuatu yang berbeda dengan kita.
Baca juga : Hari Flu Sedunia, 1 November 2025
India menjalankan program makan siang di sekolah dalam bentuk Mid-Day Meal (dalam bahasa Hindi disebut PM-Poshan Shakti Nirman), yang diberikan kepada sekolah pemerintah maupun sekolah yang didukung pemerintah.
Program resmi di tingkat nasional sebenarnya telah dimulai sejak 1995 melalui program National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE). Awalnya cakupan program ini belum terlalu luas, namun pada 1997–1998 sudah diterapkan di seluruh negara bagian.
Makanan yang diberikan mengandung 300 kalori dengan 12 gram protein. Mungkin akan baik jika kita juga mengetahui berapa kandungan kalori dan protein dalam program MBG di Indonesia saat ini.
Program di India mencapai puncaknya pada 2001, ketika memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Pada 28 November 2001, Mahkamah Agung India mengeluarkan keputusan agar setiap negara bagian melaksanakan program Mid-Day Meal tersebut. Kini, disebutkan program itu telah mencakup 120 juta anak di lebih dari 1,27 juta sekolah, salah satu yang terbesar di dunia.
Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari keputusan Mahkamah Agung India ini.
Baca juga : Lima Saran Kesehatan
Pertama, karena pelaksanaannya dilakukan oleh negara bagian, program ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, sesuatu yang patut dipertimbangkan untuk diterapkan juga di Indonesia. Apalagi di India, program ini memang bermula dari beberapa negara bagian sebelum menjadi program nasional.
Kedua, dasar hukum program makan siang di India sangat kuat karena mencapai tingkat Mahkamah Agung.
Dalam pelaksanaannya, salah satu tantangan yang dihadapi India adalah memperluas program secara cepat. Pada 2006, disusun acuan berupa The National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE) dalam bentuk rencana kerja (action plan) pelaksanaan makan siang tersebut. Dokumen ini menyatakan bahwa pemerintah dapat memobilisasi dukungan masyarakat dan menerapkan kerja sama publik–privat (public-private partnerships atau PPP) dalam pelaksanaannya.
Salah satu contohnya adalah kerja sama pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nirlaba seperti Akshaya Patra Foundation. Momentum penting bagi yayasan ini adalah ketika pada 2 April 2024 mereka memperingati pencapaian penyajian 4 miliar porsi makanan, dikenang dalam acara khusus di kantor PBB, New York.
Disebutkan, acara itu memperingati tiga hal. Pertama, kebijakan yang kreatif. Kedua, cakupan yang luas dengan mutu nutrisi terjaga. Ketiga, keberhasilan dalam menjaga keamanan pangan (food security).
Baca juga : Menuju Fakultas Kedokteran Internasional
Kerja sama dengan lembaga masyarakat dalam bentuk PPP ini juga bisa menjadi model yang patut dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia, tentu setelah melalui analisis mendalam.
Oleh: Prof Tjandra Yoga Aditama
- Direktur Pascasarjana Universitas YARSI / Adjunct Professor Griffith University
- Tinggal di New Delhi, India (2015–2020) sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara
- Penerima Rakyat Merdeka Award 2022 bidang Edukasi dan Literasi Kesehatan Masyarakat
- Penerima Rekor MURI (April 2024)
- Penerima Penghargaan Paramakarya Paramahusada 2024 dari Persatuan Rumah Sakit se-Indonesia
- Penerima Penghargaan Achmad Bakrie XXI 2025.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.