Membangun Daerah, Indonesia Bangkit Menuju Negara Maju 2045

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia Raya 2045 bukan sekadar garis waktu dalam dokumen perencanaan negara, melainkan janji peradaban yang diikat oleh sumpah sejarah. Premise yang juga dikemukan Presiden pertama RI Ir. ­Soekarno, yaitu semesta berencana 100 tahunan. Ia adalah mimpi kolektif tentang republik yang genap berusia seratus tahun, berdiri tegak sebagai bangsa maju, adil, makmur, dan berdaya saing tinggi di tengah dunia yang kian tak pasti.

Harapan itu karuan saja tidak akan pernah menjelma menjadi kenyataan jika cahaya pem­bangunan hanya menerangi pusat, sementara daerah-daerah di pinggiran tetap hidup dalam bayang-bayang ketertinggalan. Sebab Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya kota-kota besar; Indonesia adalah desa-desa di lereng gunung, pulau-pulau kecil di batas samudra, dan masyarakat yang selama ini sabar menunggu hadirnya negara.

Maka membangun daerah berarti menghidupkan kembali makna sila kelima Panca­sila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa keadilan kewilayahan, Indonesia Raya hanya akan menjadi emas yang berkilau di satu sisi, tetapi berkarat di sisi lain. Sejarah panjang pembangunan ­nasional mengajarkan bahwa ketim­pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan moral dan kepercayaan.

Ketika sebagian wilayah menikmati jalan lebar, sekolah megah, rumah sakit modern, dan jaringan digital cepat, sementara wilayah lain masih bergulat dengan jalan tanah, listrik terbatas, guru yang kurang, dan sinyal yang putus-putus, maka yang tumbuh bukan hanya jarak geografis, tetapi jarak rasa memiliki terhadap negara. Di titik inilah Pancasila ­menemukan relevansinya kembali: per­satuan Indonesia tidak bisa dijaga ­hanya dengan simbol, melainkan ­dengan kehadiran nyata pembangunan yang merata.

Baca juga : Peringatan PD III Terhadap Kasus Venezuela, Indonesia Harus Waspada (Bagian II-Habis)

Visi Indonesia Raya 2045 hadir untuk menyembuhkan luka lama itu, menjahit kembali kepercayaan rakyat bahwa negara tidak lupa pada anak-anaknya di pinggiran. Membangun daerah bukan proyek teknokratis semata, tetapi ibadah kebangsaan ­untuk memuliakan martabat setiap warga. Asta Cita sebagai arah kebijakan besar pemerintahan masa kini, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi terpusat, tidak boleh lagi elitis, dan tidak boleh lagi meninggalkan akar rumput.

Dari membangun manusia unggul, memperkuat ekonomi nasional, hingga menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, seluruhnya bertumpu pada kesadaran bahwa pusat dan daerah adalah satu tubuh. Desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan administratif, tetapi pengakuan bahwa setiap daerah memiliki jiwa, potensi, dan jalan tumbuhnya sendiri. Pemerintah daerah bukan lagi pelaksana pasif, melainkan aktor sejarah yang menerjemahkan cita-cita nasional.

Di sanalah Indonesia Raya menemukan bentuk paling ­jujurnya. Pembangunan manusia menjadi nafas terdalam dari semua strategi. Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya menjelang 2045 adalah ­anugerah sekaligus ujian. Ia akan menjadi berkah bila setiap anak bangsa, di manapun ia lahir, memperoleh hak yang sama untuk tumbuh ­sehat, cerdas, dan berdaya. Tetapi ia akan menjadi petaka bila pembangunan manusia ­hanya terpusat di kota, sementara ­desa-desa kehilangan generasi mudanya karena tak ada ruang untuk bermimpi.

Pendidikan dan kesehatan bukan sekadar program negara; keduanya adalah wujud nyata sila kedua Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab. Membangun daerah berarti memastikan tidak ada anak Indonesia yang merasa kecil hanya karena ia lahir jauh dari pusat kekuasaan. Negara hadir bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pengasuh peradaban.

Baca juga : Peringatan PD III Terhadap Kasus Venezuela, Indonesia Harus Waspada (Bagian I)

Dalam perspektif ketahanan negara, pembangunan daerah adalah benteng pertama kedaulatan. Daerah perbatasan bukan halaman belakang re­publik, melainkan beranda depan bangsa. Ketika wilayah terluar sejahtera, terhubung, dan berdaya, maka tidak ada ruang bagi infiltrasi ketidakpercayaan dan disintegrasi. Ketahanan sosial budaya tumbuh ketika masyarakat lokal merasa dihormati dan dilibatkan.

Ketahanan ekonomi ­menguat ketika rakyat tidak tergantung pada belas kasihan pusat. Ketahanan politik stabil ketika pemerintah daerah dipercaya oleh warganya. Semua ini adalah perwujudan sila ke­empat: ­kerakyatan yang di­pimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Mem­bangun daerah berarti meng­hadirkan demokrasi yang hidup, bukan sekadar prosedur elektoral.

Semua cita-cita ini akan runtuh bila tata kelola peme­rintahan daerah masih rapuh. Dana desa, transfer fiskal, dan ­anggaran pembangunan yang besar ­hanya akan menjadi air yang bocor bila korupsi, perencanaan ­dangkal, dan birokrasi lemah terus di­biarkan. Reformasi tata kelola adalah syarat etis dan politis untuk Indonesia Raya. Peme­rintahan daerah yang bersih, transparan, dan partisipatif adalah manifestasi nyata ­keadilan sosial.

Sinergi pusat dan daerah ­akhirnya menjadi irama yang menjaga harmoni pembangunan. Pusat memberi arah besar, daerah memberi denyut kehidupan. Ketika pusat memahami keragaman daerah, dan daerah memahami visi nasional, maka lahirlah orkestrasi pembangunan yang utuh. Indonesia Emas tidak lagi sekadar dokumen negara, tetapi gerakan kebangsaan yang dirasakan hingga ke lapisan ­paling bawah masyarakat.

Baca juga : Pancasila Sebagai Kompas Arah Bangsa: BPIP Menjadi Keniscayaan Zaman

Maka membangun daerah adalah membangun peradaban Indonesia itu sendiri. Ia bukan sekadar proyek beton dan ­angka pertumbuhan, melain­kan proyek memanusiakan manusia, me­muliakan keadilan, dan menumbuhkan harapan. Indonesia akan disebut maju bukan karena ­gedung tinggi, tetapi karena tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal oleh nasib geo­grafisnya.

Indonesia akan disebut adil bukan karena pidato, tetapi ­karena kesejahteraan hadir ­hingga ke batas negeri. Indonesia akan disebut berdaya saing bukan karena statistik global, tetapi karena setiap daerah produktif dan inovatif. Seratus tahun kemerdekaan adalah cermin dan kompas. Cermin untuk melihat luka ketimpangan masa lalu, kompas untuk menuntun arah pemerataan masa depan.

Membangun daerah berarti membangun Nusantara dari akar hingga pucuk, dari desa hingga kota, dari pinggiran hingga pusat. Indonesia Raya benar-benar bersinar—bukan hanya di satu titik cahaya, tetapi di seluruh cakrawala Nusantara.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati ­Geopolitik, dan Geostrategi, serta ­Manajemen Pemerintahan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.