mahasiswa PhD School of Internasional Relations (SIR)
RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia sedang berpacu dengan waktu menuju seratus tahun kemerdekaannya. Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon politik, melainkan tenggat waktu yang mengikat agar kita bisa melompat dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Di belahan bumi Global South lain juga sedang memproyeksikan cetak biru yang dinamakan modernisasi ala China, sebuah model pembangunan struktural yang dikendalikan penuh oleh instrumen negara.
Pada praktiknya, agenda modernisasi ini memusatkan bidikannya pada dua fokus utama: pertama, transisi menuju ekonomi hijau dan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan; kedua, dorongan untuk menciptakan kapasitas produksi gaya baru berbasis inovasi mutakhir, yang disinergikan secara masif melalui payung Belt and Road Initiative (BRI) yang dicanangkan Presiden Xi Jinping dalam kunjungannya ke Kazakhstan dan Indonesia pada tahun 2013.
Secara kualitatif dan kuantitatif, upaya menyelaraskan kedua agenda ini tampak saling melengkapi. China membutuhkan ruang ekspansi bagi surplus modal dan stabilitas pasokan bahan baku, sementara Indonesia membutuhkan injeksi investasi dan infrastruktur. Sinergi ini, sebagaimana dianalisis secara bernas oleh Tritto (2021), memosisikan masuknya proyek-proyek strategis BRI di Indonesia, khususnya pada sektor kereta cepat dan pengolahan nikel menjadi bukan sekadar sebagai instrumen relokasi modal, melainkan arena negosiasi ekonomi politik.
Jakarta berupaya memaksimalkan limpahan pendanaan asing untuk akselerasi infrastruktur domestik, sembari berusaha menahan laju dominasi struktural melalui kerangka regulasi. Namun, jika dibedah menggunakan kacamata ekonomi politik kontemporer, relasi bilateral ini menyimpan dinamika kekuasaan struktural yang tajam. Apabila Indonesia hanya bertindak sebagai penerima arus modal tanpa barikade regulasi yang kuat, kita berisiko hanya menjadi penonton sekaligus pasar konsumen di dalam negeri.
Diskursus ekonomi politik saat ini telah bergeser dari sekadar eksploitasi sumber daya klasik menuju dominasi kapitalisme yang dipandu oleh negara (statecapitalism). Alami dan Dixon (2020) mengingatkan bahwa kapitalisme berhaluan negara gaya baru, seperti yang dipraktikkan secara efektif oleh China, menggunakan instrumen korporasi bukan hanya untuk mengakumulasi laba, tetapi untuk menyusun ulang tatanan spasial dan relasi politik global. Ekspansi kawasan industri padat modal di Morowali (IMIP) hingga Weda Bay (IWIP) menunjukkan bagaimana Tiongkok mengintegrasikan ekonomi Indonesia lebih dalam ke jejaring rantai pasok global mereka (Jones & Zeng, 2019).
Dalam kerangka teori Rantai Nilai Global (Global Value Chains), pertanyaan kritisnya bukan lagi "apakah kita ikut serta dalam rantai produksi?", melainkan "di hierarki mana posisi kita berada?" (Gereffi, 2014). Sinergi hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik (EV) memang memangkas inefisiensi logistik secara dramatis. Meskipun demikian, pemerintah harus tetap memitigasi kerentanannya. Selama ekspor didominasi oleh produk setengah jadi seperti Nickel Pig Iron (NPI) atau ferronickel, nilai tambah terbesar dan lompatan penguasaan teknologi akan tetap terpusat di negara asal investor. Agar selaras dengan kepentingan Indonesia 2045, Pemerintah perlu mendorong investor untuk membangun fasilitas manufaktur hilir bernilai tinggi yang tersebar secara merata di Tanah Air.
Logika serupa berlaku untuk megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Infrastruktur transportasi ini mempercepat konektivitas antarwilayah dan menjadi wujud implementasi teknologi tinggi. Namun, secara fiskal, infrastruktur ini didanai oleh skema pinjaman konsorsium yang memberikan tekanan pada kas BUMN. Tanpa adanya kewajiban alih teknologi (technology transfer) yang terstruktur bagi tenaga ahli lokal, operasional jangka panjangnya akan bergantung pada suku cadang dan teknisi asing. Pada akhirnya, asimetri ini berpotensi memengaruhi ruang gerak fiskal negara di masa depan.
Transisi Hijau: Menagih Janji Lüshui Qingshan Jiushi Jinshan Yinshan
Baca juga : Elite Jangan Piknik
Pilar esensial lain dari tata kelola modernisasi China saat ini adalah pergeseran menuju pembangunan ramah lingkungan. China kini mendominasi industri panel surya, baterai penyimpan daya, dan turbin angin dunia. Paradigma ini terekam dalam filosofi ekologis yang memandu kebijakan negara mereka: 绿水青山就是金山银山 (pinyin: Lüshui qingshan jiushi jinshan yinshan), yang berarti "Air yang jernih dan gunung yang hijau ibarat gunung emas dan perak." Kiasan ini menjadi landasan gagasan bahwa pelestarian ekologi merupakan aset ekonomi fundamental.
Bagi Indonesia, komitmen ini dapat menjadi katalis untuk mempercepat transisi energi nasional. Jayasuriya (2020) mencatat bahwa proyek-proyek perluasan ekonomi China masa kini secara bertahap mulai mengubah arsitektur tata kelola regional dengan menetapkan standar-standar baru, termasuk manajemen energi.
Realitas di lapangan tetap membutuhkan evaluasi yang holistik. Untuk memproduksi nikel yang diklaim sebagai komponen utama ekonomi hijau, mayoritas kawasan industri pengolahan mineral di Indonesia masih ditenagai oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara captive yang difasilitasi oleh pemodal asing. Jika visi ramah lingkungan tersebut diarahkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, kemitraan ini wajib mematuhi audit Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang ketat guna memastikan bahwa proses industrialisasi tidak mewariskan degradasi ekologis jangka panjang.
Infrastruktur Digital, Kecerdasan Buatan, dan Ketergantungan Teknologi
Sektor arsitektur teknologi menjadi salah satu aspek strategis yang perlu mendapat pengawasan komprehensif. China mengekspansi "Jalur Sutra Digital" (Digital Silk Road) secara sistematis ke Asia Tenggara. Cakupannya merentang dari adopsi Kecerdasan Buatan (AI) di pelabuhan logistik, penyediaan komponen jaringan 5G, hingga interkoneksi dompet digital, seperti sinergi sistem QRIS dengan platform pembayaran asing (Chen, 2021). Transformasi ini terbukti memperlancar transaksi UMKM lokal dan mempercepat arus devisa pariwisata.
Dalam era ekonomi berbasis data, penguasaan atas lalu lintas informasi dan infrastruktur jaringan merepresentasikan instrumen kekuasaan struktural. Henry Farrell dan Abraham Newman (2019) merumuskan konsep mutakhir yang disebut Weaponized Interdependence (ketergantungan yang dipersenjatai). Mereka berargumen bahwa negara yang memonopoli titik-titik pusat (hub) dari infrastruktur finansial dan digital dunia memiliki kapabilitas untuk memantau, membatasi, atau bahkan memblokir ruang gerak negara lain.
Ketika fondasi infrastruktur digital, algoritma AI, dan sistem penyelesaian transaksi bersandar pada teknologi penyedia asing, kerentanan sistemik akan meningkat. Oleh karena itu, integrasi pembayaran digital lintas batas mutlak harus beroperasi di bawah regulasi ketat Bank Indonesia. Skema Penyelesaian Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) perlu diterapkan secara penuh untuk mencegah pelarian modal (capital outflow). Lebih lanjut, pemerintah harus memastikan kepatuhan terhadap lokalisasi server dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) agar data publik tidak terekstraksi menjadi komoditas algoritma transnasional.
Sabuk Pengaman Diplomasi demi Kedaulatan Masa Depan
Dinamika integrasi ekonomi tidak terlepas dari friksi geopolitik kawasan. Keterikatan ekonomi yang asimetris niscaya membawa implikasi strategis. Kuik (2016) menganalisis bagaimana negara-negara berkembang merespons kebangkitan kekuatan dominan melalui instrumen hedging, yakni memaksimalkan manfaat ekonomi sembari secara paralel memperkuat "sabuk pengaman" agar otonomi kebijakan keamanan luar negeri tetap terjaga.
Baca juga : Efisiensi Pengadaan Jadi Kunci Berantas Korupsi
Kerja sama strategis dengan Beijing merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas regional. Meskipun demikian, sinergi ini harus dikalibrasi agar tidak menegasikan hak berdaulat Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Pada ranah arsitektur siber, diplomasi digital harus ditopang oleh protokol pertahanan yang solid untuk memproteksi infrastruktur komunikasi kritis dari risiko intervensi eksternal (Liu & Lim, 2019).
Menautkan arah modernisasi China dengan visi Indonesia Emas 2045 merupakan realitas geoekonomi yang rasional di tengah pergeseran pusat gravitasi global ke Asia. Investasi padat modal, transfer teknologi, dan pembangunan konektivitas adalah kebutuhan objektif. Namun, interdependensi ini harus dikelola dengan nalar analitis yang kuat. Melalui strategi industrialisasi nasional yang terukur, penegakan kedaulatan moneter dan digital, serta implementasi kebijakan luar negeri bebas-aktif, Indonesia dapat memosisikan diri sebagai aktor penentu. Investasi asing harus dikelola tidak sebagai instrumen ketergantungan, melainkan sebagai batu pijakan strategis menuju negara berpendapatan tinggi yang sepenuhnya berdaulat di tahun 2045.
Adri Arlan Sinaga
Mahasiswa Doktoral (S3) Hubungan Internasional di University of International Business and Economics (UIBE), Beijing. Fokus kajiannya mencakup kebijakan luar negeri, keamanan global, serta dinamika geopolitik ASEAN dan BRICS. Kontak email: de202458004@uibe.edu.cn
Daftar Referensi
Alami, I., & Dixon, A. D. (2020). State capitalism(s) redux? Theories, tensions, controversies. Competition & Change, 24(1), 70-94. https://doi.org/10.1177/1024529419881949
Chen, S. (2021). China's Digital Silk Road in Southeast Asia: building connectivity and addressing the digital divide. Asian Education and Development Studies, 10(2), 269-281. https://doi.org/10.1108/AEDS-08-2019-0130
Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. International Security, 44(1), 42-79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351
Gereffi, G. (2014). Global value chains in a post-Washington Consensus world. Review of International Political Economy, 21(1), 9-37. https://doi.org/10.1080/09692290.2012.756414
Baca juga : Bustami: Jokowi Layak Disebut Bapak Pembangunan Infrastruktur Indonesia
Jayasuriya, K. (2020). Belt and Road Initiative and the changing political economy of regionalism. Third World Quarterly, 41(6), 1083-1090. https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1746654
Jones, L., & Zeng, J. (2019). Understanding China's 'Belt and Road Initiative': beyond 'grand strategy' to a state transformation analysis. Third World Quarterly, 40(8), 1415-1439. https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1559046
Kuik, C. C. (2016). How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN's Engagement with China. Journal of Contemporary China, 25(100), 500-514. https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132714
Liu, H., & Lim, G. (2019). The political economy of a rising China in Southeast Asia: Malaysia’s response to the Belt and Road Initiative. Journal of Contemporary China, 28(116), 216-231. https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1511393
Tritto, A. (2021). The Belt and Road Initiative in Indonesia: The Political Economy of High-Speed Rail and Nickel Projects. Asian Perspective, 45(1), 75-99. https://doi.org/10.1353/apr.2021.0003.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.