Sebelumnya
Kebijakan tersebut tidak cukup berupa rapat koordinasi dan laporan administratif, tetapi harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata: memastikan ketersediaan pangan, memperbaiki distribusi, menjaga kelancaran transportasi, memperkuat produksi lokal, mengawasi praktik penimbunan, dan menggunakan data secara cepat untuk mendeteksi gejolak harga.
Bersamaan pula kerja sama antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, koperasi, petani, nelayan, dan masyarakat menjadi penting agar stabilitas harga tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi. Bahkan pemerintah desa memiliki peran yang sering kali luput dari pembicaraan mengenai stabilitas moneter. Desa merupakan ruang produksi sekaligus ruang konsumsi. Desa menghasilkan pangan, tetapi masyarakat desa juga menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Dana desa, apabila diarahkan secara produktif, dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, lumbung pangan, irigasi, pasar desa, koperasi, dan usaha mikro. Desa tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima anggaran, tetapi sebagai simpul ekonomi yang mampu memperkuat rantai pasok nasional dari bawah.
Baca juga : Korupsi Masih Menghantui Indonesia Sampai 2045
Dari itu pengendalian inflasi membutuhkan strategi yang bersifat berlapis. Pemerintah pusat menjaga kerangka makroekonomi; pemerintah provinsi mengoordinasikan stabilitas regional; pemerintah kabupaten dan kota mengelola distribusi dan produksi lokal; sementara pemerintah desa memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Jika seluruh tingkatan pemerintahan bekerja dalam satu arsitektur kebijakan, stabilitas moneter tidak lagi menjadi konsep abstrak yang hanya dibicarakan di ruang rapat. Tetapi juga hadir dalam harga pangan di pasar, biaya transportasi masyarakat, pendapatan petani, kesejahteraan nelayan, dan daya beli keluarga.
Dari semua keterkaitan itu, di sini jadi jelaslah bahwa geostrategi moneter adalah seni mengelola kepercayaan. Stabilitas fiskal tanpa integritas hanya akan menghasilkan angka-angka yang tampak sehat tetapi rapuh secara sosial. Indonesia membutuhkan paradigma fiskal dan moneter yang berpijak pada kepentingan nasional. Pengelolaan utang harus disiplin, kekayaan negara harus dilindungi dan ditingkatkan nilainya, korupsi harus diperlakukan sebagai ancaman strategis, dan stabilitas harga harus dibangun dari pusat hingga desa.
Baca juga : Potensi Geopolitik Dan Geostrategi Indonesia Jadi Energi Daya Tarik Dunia
Maka dalam kerangka Pancasila, stabilitas moneter bukan sekadar menjaga nilai rupiah, melainkan menjaga martabat manusia. Serta, memperkokoh Etika dan Moral, keadilan sosial, dan kedaulatan bangsa, menyimpan kekayaan dana maupun kekayaan alam untuk generasi mendatang.
Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang sekadar mampu menambah utang, melainkan negara yang mampu mengubah kekayaan menjadi kesejahteraan bagi generasi manusia mendatang, dan juga dibutuhkan kekuasaan yang beretika dan bermoral terhadap pengabdian, dan kebijakan fiskal menjadi jalan panjang menuju keadilan sosial bagi seluruh Rakyat indonesa.
Ermaya Suradinata, adalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.