Sebelumnya
Nggak Transparan
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Pemprov DKI Jakarta melibatkan warga dalam proses pengambilalihan pengelolaan air bersih dari pihak swasta.
Anggota KMMSAJ, Jeanny Sirait menilai, Pemprov tidak transparan dalam pengelolaan air bersih. Terlebih, pada tahun depan kerja sama antara PAM Jaya dengan pihak swasta bakal berakhir.
Menurutnya, proses transisi pengembalian pengelolaan air itu sangat minim partisipasi publik.
Baca juga : Ajak Parlemen Dunia Kerja Sama Atasi Covid, Puan Banjir Pujian
“Akibatnya, muncul dugaan akan ada upaya perpanjangan kontrak swastanisasi air,” katanya di Jakarta, Selasa (22/3).
Koalisi mendesak, pengelolaan air bersih dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia mewantiwanti, agar pihak swasta tidak lagi terlibat dalam pelayanan air bersih.
Menurutnya, selama 20 tahun dipegang swasta, pelayanan air bersih cenderung mandek. Sampai saat ini, baru 65 persen daerah yang terlayani air bersih perpipaan.
“Banyak warga teriak tarif air mahal, sering mati hingga susah berlangganan. Selama 20 tahun terakhir, jumlah penduduk yang terlayani hanya meningkat 15 persen,” ungkapnya.
Selain itu, ada kejanggalan dalam tata kelola air. Sebab, PAM Jaya yang selama ini hanya bertindak sebagai regulator justru meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI.
Uang sebesar Rp 450 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu digunakan untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pipa transmisi.
Padahal, selama kontrak kerja sama berlaku, pembangunan infrastruktur dan pelayanan air bersih masih menjadi tanggung jawab dari mitra swasta.
“Yang janggal. SPAM Hutan Kota dan pipa transmisi itu dibangun PAM Jaya. Tapi yang mengelola dan menyalurkan air bersih itu mitra swasta karena PAM Jaya tidak boleh langsung melayani warga,” sindirnya.
Baca juga : HNW Dukung PBB Realisasikan Hari Perlawanan Terhadap Islamophobia
Supaya berbagai kejanggalan ini tidak berulang, Koalisi mendesak Pemprov DKI membuka partisipasi publik seluas-luasnya atas proses transisi pengelolaan air di DKI Jakarta. Juga harus menjamin pemulihan hak-hak warga miskin yang terdampak swastanisasi air.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.