Sebelumnya
Nirwono menegaskan, setidaknya kebutuhan RTH di Jakarta harus mencapai angka 30 persen sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang (UU) dari luas administrasi kota. Namun tampaknya saat ini masih belum memenuhi angka tersebut. “Ke depan harus lebih banyak lagi tersedia ruang terbuka publik hijau. Melalui TOD yang ideal, kita harapkan itu bisa terwujud,” pintanya.
Lebih jauh Nirwono menjelaskan, TOD dikatakan ideal, jika akses dari dan menuju simpul transportasi massal dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau bersepeda selama kurang lebih 10-15 menit.
Selain itu, kawasan TOD yang ideal juga harus mengakomodir kenyamanan untuk semua kalangan termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil maupun anak-anak.
Baca juga : Gubernur DKI Jakarta Resmikan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu
Diakuinya, ada berbagai kendala yang dihadapi PT MRT Jakarta sebagaimana ditugaskan Gubernur DKI (mulai dari Basuki Tjahja Purnama alias Ahok hingga Anies Baswedan) secara teknis, dari sisi lahan, karena tidak memiliki lahan di sekitar stasiun MRT.
“Karena sebagian besar lahan dimiliki oleh masyarakat atau pengembang besar, sehingga perlu terobosan dalam pengembangannya,” saran Nirwono.
Beberapa terobosan yang sekiranya bisa dilakukan misalnya, konsolidasi lahan tanpa merugikan masyarakat lokal di sekitar stasiun MRT (tidak tersingkir/tergusur), tetapi turut sebagai pemilik saham dalam pengembangan TOD. Begitu pula dengan pengembang pemilik lahan dan bangunan di sekitar stasiun MRT yang harus dilibatkan dalam konsorsium pembangunan TOD-nya
Baca juga : AP 2 Sediakan Tujuh Lokasi Layanan Rapid Test Antigen
. “Karena mereka juga harus diyakinkan apa manfaat dan keuntungan pengembang jika berkolaborasi/bersinergi mengembangkan TOD di kawasan tersebut,” ujar Nirwono.
Menurut dia, ada baiknya rencana pengembangan TOD langsung dibawah kendali Gubernur DKI, dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI (Citata) yang merancang atau memandu pembangunan TOD dan melakukan konsolidasi lahan.
Sementara Dinas Bina Marga yang mendukung membangun infrastruktur barunya (trotoar, jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO), atau adanya jembatan penghubung antar bangunan). Lalu Dinas Perhubungan mengatur ulang sirkulasi lalu lintas kendaraan.
Baca juga : Kementan Pacu Pengembangan Sentra Tanaman Hias di Tawangmangu
Serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyediakan rusunawa/apartemen sekitar TOD. Selanjutnya pengelolaan bisa di bawah BUMN khusus TOD seperti MRT atau melalui anak usahanya ITJ. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.