RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Kebija kan ini banjir protes di platform X.
Nama Heru Budi Hartono, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta viral di X, dulunya Twitter pada Rabu (6/3/2024). Hingga pukul 13.00 WIB, Heru Budi ada di deretan atas trending dengan 12,1 ribu posting. Umumnya warganet membahas kinerja Heru Budi. Terutama terkait KJMU. Bahkan, ada akun yang membuat “Thread Kejanggalan KJMU”.
“Sebagian besar mahasiswa penerima beasiswa pendidikan yang digagas oleh Anies Baswedan (KJMU), terancam putus beasiswa KJMU-nya karena kebijakan baru yang buruk dari @upt_p4op dan Heru Budi, Pj Gubernur DKI Jakarta,” tulis akun @Pantheeraaaaa.
Baca juga : Barcelona Vs Real Mallorca, Ngejar Poin Penuh
Kebijakan baru yang buruk itu, lanjut @Pantheeraaaaa, berawal dari penggolongan desil atau pemeringkatan kesejahteraan 1-4 terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Desil yang dilakukan oleh Wali Data atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat tidak transparan dan mendadak. Berbeda dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang melalui survei.
“Periode sebelumnya, acuan data yang digunakan oleh @upt_p4op adalah Siladu (Dinsos DKI Jakarta) dan Kemensos. Tapi pada periode ini tiba-tiba berubah menggunakan data acuan Wali Data & Bappeda, yang kami tidak mengetahui bagaimana cara Wali Data/Bappeda mengumpulkan data tersebut,” jelasnya.
Hal serupa dilontarkan @Srik4ndiMuslim2. “12 ribu mahasiswa DKI terancam putus kuliah karena keputusan Pj Gubernur DKI Heru Budi. Heru memberhentikan beasiswa KJMU yang diberikan Gubernur Anies. Heru Budi menyengsarakan rakyat,” ujarnya.
Baca juga : Sempat Tertinggal20 Poin Di Laga NBA, Clippers Jungkalkan Rockets
Unggahan mengenai pemangkasan KJMU ini pun disambut warganet lain yang mengeluhkan kelanjutan pendidikannya. “Gimana nasib KJMU anak saya yang tiba-tiba dihentikan, padahal orangtua kerja pedagang serabutan. Buat hari-hari saja pas-pasan,” keluh @yenelok_02.
“Saya merupakan salah satu mahasiswa yang terdampak atas kebijakan baru yang diberitahu hari ini tanpa adanya keterangan sosialisasi apapun terkait kebijakan baru penerima KJMU. Saya sangat amat membutuhkan dana tersebut. Mohon untuk dipikir ulang terlebih dahulu sebelum membuat kebijakannya,” pinta @betiwid.
“Dari jaman Ahok dan Pak Anies jadi Gubernur DKI tidak pernah ada pengurangan kuota penerima KJP & KJMU karena kekurangan dana. Di jaman mereka, KJP/KJMU diputus kalau si anak melakukan pelanggaran peraturan. Bahkan, pak Anies tidak melakukan pengurangan KJP/KJMU di saat Covid-19,” tutur @rasyaa889.
Baca juga : Achsanul Qosasi Kena Mental!
“Katanya KJMU itu beasiswa sampai selesai (lulus), tapi ribuan mahasiswa penerima KJMU terancam terputus kuliahnya karena masalah DTKS yang semester sebelumnya ga ada masalah,” tulis @karageee.
Selain itu, banyak warganet yang mempertanyakan transparansi dan klasifikasi desil. “Tolong perbaiki pengklasifikasian desil karena sangat berbanding jauh dengan penghasilan asli tiap keluarga, yang seharusnya masuk dalam desil 2 atau 3 malah melejit ke desil 7. Tapi setelah dikomplain pihak kelurahan dan p4op seperti lepas tangan,” saran @heikamvret.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.