RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan program Pendidikan Gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, pada 2025. Jangan sampai rencana itu hanya omdo (ngomong doang).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menuturkan, program Pendidikan Gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
Dalam Pasal 5 ayat (1) tertulis, warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Lalu di Pasal 16 huruf (f) berbunyi, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak telantar.
Baca juga : Jelang Final Euro 2023, Tim Matador Pincang
“Sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk merealisasikan sekolah gratis. Dengan menjalankannya maka wajib belajar 12 tahun, bukan hanya sekadar jargon,” kata Jhonny di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Komisi E DPRD, lanjutnya, telah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mulai menggratiskan sekolah swasta tertentu pada tahun depan. Yakni, sekolah swasta yang siswanya banyak anak-anak tidak mampu.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mampu menggratiskan sekolah swasta. Hal ini mesti dijalankan karena kuota sekolah negeri masih terbatas. Pada 2024, daya tampung untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 29.000 siswa dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 20.000 siswa. Sementara Calon Peserta Didik Baru (CPDB) mencapai 139.841 orang.
Baca juga : Paolini Pulangkan Vekic, Barbara Gusur Rybakina
Sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya bisa menampung 71.000 siswa dari 151.000 CPDB. Artinya, masih ada 170 ribu lebih anak-anak yang harus mendaftar ke sekolah swasta. Sedangkan Pemprov DKI hanya membuka peluang sebanyak 8.426 kuota untuk CPDB mendaftar di sekolah swasta melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.
“Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman. Pendidikan itu merupakan skala prioritas. Karena lewat pendidikan, banyak derajat keluarga bisa terangkat,” tegasnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji program Pendidikan Gratis di sekolah swasta.
Baca juga : Jaksa Minta Sidang BTS Ditunda
Heru berharap, wacana sekolah swasta gratis itu bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.