Prabowo Disiplin Dan Prudent Kelola Fiskal

RM.id  Rakyat Merdeka - Dua petinggi Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto: Hashim Djojohadikusumo dan Sufmi Dasco Ahmad, memberikan gambaran soal kebijakan fiskal pada pemerintahan mendatang. Keduanya memastikan, Prabowo bakal disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal. Prabowo tidak akan meningkatkan jumlah utang luar negeri tanpa dibarengi peningkatan pendapatan.

Dasco yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menegaskan, pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3 persen dari produk domestic bruto (PDB). Ia pun memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30 persen.

“Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati,” kata Dasco, kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, Pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal. Yakni, menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0 persen serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo.

Baca juga : Divonis 10 Tahun, SYL Menerima, Juga Protes

“Dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi,” jelasnya.

Dasco pun menyampaikan, komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh Prabowo-Gibran lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan ke depan, kata dia, juga akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

“Menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis sangatlah penting,” beber Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Pernyataan Dasco ini senada dengan Hashim. Adik kandung Prabowo ini bilang, pemerintah ke depan tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara.

Baca juga : Hery Targetkan BSI Masuk Top 3 Bank Syariah Global

Pernyataan itu diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times. Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengaku telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank, terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan prudent bagi Indonesia. Kata dia, Bank Dunia kemudian menyampaikan, 50 persen dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan prudent.

Jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60 persen PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baca juga : Eddy Soeparno: Keputusan Strategis Bisa Dibahas Bersama

Menurutnya, kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.