RM.id Rakyat Merdeka - Puluhan gedung sekolah negeri di Jakarta sudah tidak Layak digunakan. Mengatasi masalah ini, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji segera merenovasinya.
Untuk merehab bangunan sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebenarnya sudah menyediakan dana Rp 720 miliar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Munir, menyayangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lamban dalam merealisasikan program rehabilitasi sekolah.
Baca juga : Gregoria Waspadai Intanon
“Sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta dengan kategori kerusakan berat dan sudah masuk dalam daftar rehab total tetapi belum juga terlaksana hingga tahun ini,” ungkap Munir dalam pemandangan umum fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta Tahun 2023.
Munir mengatakan, tidak terlaksananya program ini berdampak pada rendahnya serapan anggaran belanja modal Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Tahun 2024.
“Kami memandang bahwa ini (rehabilitasi sekolah belum jalan) menunjukkan belum ada perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran yang telah tersedia,” sentilnya.
Baca juga : Keppres Kepindahan IKN Belum Diteken Jokowi
Padahal, lanjutnya, banyak wilayah yang masih minim ketersediaan SMP dan SMA/SMK negeri. Bahkan, masih ada anak-anak di Jakarta yang tidak dapat mengenyam pendidikan.
“Karena sekolah masih belum mampu menampung anak-anak warga Jakarta,” ujarnya.
Hal senada dilontarkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka memberikan catatan serius kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta soal lambannya rehabilitasi bangunan sekolah.
Baca juga : Kiai Maruf Nasihatin Gus Yahya & Cak Imin
“Realisasinya rehab total gedung sekolah tersebut tidak terlaksana sama sekali dan mengakibatkan proses belajar mengajar di sekolah yang direhab total terdampak,” kata Anggota Fraksi PSI Cornelis Hotma.
Tidak terealisasinya program rehab gedung sekolah ini, menurut dia, terindikasi menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Nomor 3907/BPAD-PSDA/OT.05.17 tentang Identifikasi, Penelitian dan Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) berupa bangunan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.