Kiai Maruf Nasihatin Gus Yahya & Cak Imin

RM.id  Rakyat Merdeka - Konflik antara PBNU yang dipimpin Gus Yahya dan PKB yang dipimpin Cak Imin mendapat perhatian serius dari Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin. Mantan Rais Aam PBNU yang juga pernah menjadi Ketua Dewan Syuro PKB itu, menasihati Gus Yahya dan Cak Imin agar tidak memperpanjang konflik.

Sepekan terakhir, konflik antara PKB dan PBNU makin memanas. Pengurus PKB dan PBNU terlibat saling sindir dan saling serang di media. 

Kiai Ma'ruf sampai mengelus dada. Menurut dia, perselisihan dan perpecahan antara tokoh PKB dan PBNU tak akan membawa maslahat bagi umat. 

Kiai Ma'ruf pun merasa harus turun tangan. Apalagi Kiai Maruf adalah mantan Ketua Tim Lima Pendirian PKB dan Ketua Dewan Syuro PKB pertama sebelum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

Kiai Ma'ruf berharap, PBNU dan PKB bisa menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. “Sudahlah, jangan sampai terjadi lagi. Masing-masing berada di jalurnya. Masing-masing fokus pada tugasnya, sehingga tidak terjadi konflik,” kata Kiai Ma'ruf, di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Kiai Ma'ruf menduga, konflik antara PBNU dan PKB terjadi karena dua lembaga ini saling mengintervensi.

Baca juga : Tahan Kenaikan Tarif Listrik & Harga BBM Subsidi, Pemerintah Jaga Daya Tahan Rakyat

"Konflik itu terjadi kalau yang satu masuk sini, yang satu masuk sini. Jangan saling masuk (intervensi), itu harapan saya. Semuanya berjalan dengan baik dan membawa berkah, itu harapan saya,” ujarnya. 

Soal manuver PBNU membentuk Tim Lima dan ingin merebut PKB dari Cak Imin, Kiai Ma'ruf memberikan penjelasan yang tegas. Kata dia, hubungan NU dengan PKB hanyalah hubungan aspiratif, kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural. Jadi, PBNU tidak memiliki hak untuk mengintervensi PKB. 

”Saya dulu Ketua Tim Lima Pembentukan PKB. Saya dulu Ketua Dewan Syuro pertama PKB. Sebelum Gus Dur itu kan saya,” ujar Kiai Ma’ruf. 

Karena itu, kata Kiai Ma’ruf, tugas PKB adalah bagaimana bisa menjadi wadah aspirasi warga NU di dalam urusan politik. “Tidak saling intervensi. Jadi, dia memiliki independensi,” katanya. 

Kiai Ma’ruf menuturkan, seharusnya PBNU dan PKB tidak berkonflik. Keduanya justru bisa bekerja sama dengan baik untuk menjembatani kepentingan politik warga NU. PBNU tetap pada bangunan keumatan, PKB pada politik. 

“Sebenarnya memang tidak sambung, ini tugasnya ini, ini tugasnya ini, seharusnya. Jadi, kalau terjadi korslet, itu memang agak aneh juga, karena memang tugasnya beda,” urainya. 

Baca juga : Sandi Masih Pengen Manggung di Jakarta, Cari Lawan Anies, KIM Masih Mentok

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mendukung pernyataan Kiai Ma'ruf yang meminta PKB dan PBNU tidak berkonflik. Dukungan Imin-sapaan Muhaimin Iskandar-terhadap Kiai Ma’ruf ditunjukkan dengan memasang video pernyataan Kiai Ma’ruf di akun X pribadinya, @cakiminNOW, Kamis (1/8/2024).

“Wapres RI sebagai salah satu pendiri PKB sekaligus Mantan Rais Aam dan mantan Ketua Dewan Syuro DPPPKB, Kiai Ma'ruf Amin,” tulis Imin menuliskan keterangan di unggahannya itu.

Sementara itu, dari pihak PBNU belum ada yang memberikan komentarnya terhadap pernyataan Kiai Ma’ruf tersebut.

Konflik ini bermula ketika DPR menggulirkan Pansus Angket Haji 2024. Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menuding, angket tersebut sebagai akal-akalan dari PKB untuk menyerang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), yang tak lain merupakan adiknya sendiri. Menurut dia, tak ada alasan untuk menggulirkan angket. 

Menanggapi manuver DPR itu, PBNU membentuk Tim Lima dengan target merebut PKB dari Cak Imin. Tim ini sudah bekerja, yaitu mengundang mantan pengurus PKB yang berseberangan dengan Cak Imin. Salah satu mantan pengurus PKB yang dipanggil adalah mantan Sekjen Lukman Edy, pada Rabu (31/7/2024). 

Kepada wartawan, Lukman menjelaskan, dalam rapat tertutup yang digelar selama dua jam, dirinya dimintai keterangan tentang konflik antara Gus Dur dan Cak Imin pada 2008 yang menimbulkan dualisme Muktamar PKB. Muktamar Ancol yang dipimpin Gus Dur dan Muktamar Parung yang dipimpin Cak Imin.

Baca juga : Prabowo Mainkan Politik Luar Negeri Yang Ciamik

Selain itu, dia juga membawa AD/ART DPP PKB pertama dan saat ini sebagai bahan untuk perbandingan oleh para elit PBNU serta dokumen tentang sejarah berdirinya PKB. Lukman dan elite PBNU juga sempat membahas Muktamar DPP PKB tahun 2019, di mana Dewan Syuro lagi tidak memiliki kewenangan apapun. 

Menanggapi keterangan tersebut, Waketum PKB, Jazilul Fawaid menyampaikan klarifikasi. Ia menjelaskan, Lukman Edy sudah bukan kader PKB sehingga apa yang disampaikan tidak memiliki kedudukan hukum. 

Jazilul pun menegaskan, segala tudingan Lukman Edy soal dualisme kepemimpinan PKB antara Cak Imin dan Gus Dur hanya sekadar ingin memecah internal PKB. Dia mengklaim pernyataan Lukman menyesatkan.

"Lukman Edy tidak berhak membawa-bawa nama PKB. Pernyataannya sudah usang, menyesatkan, dan motifnya ingin memecah belah soliditas PKB," kata Jazilul, saat dihubungi, Kamis (1/8/2024). 

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, AD/ART PKB sudah mengatur bahwa Muktamar merupakan forum tertinggi partai untuk menetapkan ketua umum. Oleh sebab itu, lanjutnya, Cak Imin merupakan Ketua Umum PKB sah sesuai keputusan Muktamar Bali.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.