RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta belum maksimal dalam menangani persoalan parkir liar.
“Makanya Dishub ini juga harus dievaluasi. Kalau malas-malas, ya memang kerjanya malas-malas atau memang tidak ada passion-nya. Mungkin bisa diganti, bisa dicopot, atau digeser. Jangan di situ lagi, cari orang yang benar-benar bisa kerja,” ujar Kenneth saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, dikutip, Kamis (15/5/2025).
Kenneth mengungkapkan, Dishub belum mampu merespons laporan masyarakat mengenai maraknya parkir liar di berbagai titik di Jakarta secara efektif. Penertiban yang dilakukan, menurutnya, tidak berkelanjutan dan tidak memberikan efek jera.
“Tiap kali kalau memang ada aduan dari masyarakat, kita langsung teruskan ke Dishub. Tapi ya gitu-gitu aja. Setelah kita laporan, hari ini tertib, besok begitu lagi. Jadi masalahnya ini tidak ada follow up yang serius," jelasnya.
Baca juga : Terbang Ke Yordania, Menhan RI Bahas Penguatan Kapasitas Pertahanan
Dia menilai, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat pelayanan publik yang diusung oleh Pramono Anung. Kenneth menyoroti bahwa semangat gubernur tidak diimbangi oleh jajaran di bawahnya.
Kenneth juga menyoroti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir yang menurutnya perlu dievaluasi menyeluruh. Dia menyebut kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bisa mencapai angka triliunan rupiah jika tidak segera ditangani.
“Kebocoran di parkir ini luar biasa, angkanya itu sampai triliunanlah. Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPT parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang mengelola aja,” tegas Kenneth.
Menurutnya, lelang kepada pihak swasta menjadi salah satu solusi realistis jika perbaikan kinerja tidak terjadi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan parkir lebih transparan dan PAD tidak bocor.
Baca juga : Bank Mandiri Sukses Kantongi Laba Bersih Rp 13,2 Persen Di Kuartal I-2025
Kenneth juga menyarankan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta merangkul organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan lahan parkir, terutama yang selama ini dikuasai secara informal.
“Kalau menurut saya, ormas itu di negara maju seperti Jepang dan lainnya, harus diakomodir juga. Pemerintah harus bisa berkolaborasi dengan ormas,” katanya.
Menurutnya, sebagian besar lahan parkir liar di Jakarta saat ini dikelola oleh ormas tanpa aturan yang jelas, dan ini berpotensi menimbulkan kebocoran PAD.
“Kita tahu, parkir liar ini kan sebagian besar dikelola oleh ormas. Kalau dibiarkan begitu saja, akan ada kebocoran-kebocoran. Kalau saya ngecek, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Angkanya bisa sampai triliunan,” ungkap Kenneth.
Dia menyarankan pemerintah membuat aturan main yang jelas agar pengelolaan parkir oleh ormas dapat dilakukan secara resmi dan berada di bawah pengawasan ketat.
“Ormas-ormas ini kita rangkul, kita berikan ruang kepada mereka supaya mereka bisa berkolaborasi lah dengan kita. Jadi masalah hitung-hitungannya jelas. Supaya tidak ada kebocoran juga kan,” imbuhnya.
Menurut Kenneth, jika dikelola secara benar dan transparan, pendapatan dari sektor parkir dapat digunakan untuk berbagai program sosial dan pelayanan publik.
“Sayang sekali kan kalau uang dari parkir liar ini bocor begitu saja. Itu uang rakyat, yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik atau bantuan sosial,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.