RM.id Rakyat Merdeka - Politisi Kebon Sirih dan masyarakat berharap penerapan Work From Home (WFH) berjalan efektif agar target penghematan bahan bakar minyak (BBM) tercapai. Harapan itu dapat dilakukan dengan sistem dan hasil kinerja yang terukur
Banyak masyarakat yang khawatir, WFH pada hari Jumat menjadi libur long weekend bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pandangan seperti itu antara lain disuarakan @Ridho Andika Putra melalui kolom komentar video berita mengenai WFH, di akun TikTok _Rakyat Merdeka.
Menurut @Ridho Andika Putra, “WFH Jumat, berarti tiga hari libur ASN tuh (Jumat, Sabtu dan Minggu). Apakah kamu yakin mereka bakal di rumah saja? Mereka bakal main keluar, bensin juga kan itu. Jadi, tidak akan efektif untuk efisiensi BBM.”
Meskipun ada pandangan seperti itu, WFH telah diputuskan tetap berjalan di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seiring itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN DKI setiap Jumat.
Baca juga : PSG Vs Liverpool, Alarm Bahaya Di Paris
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat, demi efisiensi energi tanpa mengganggu jalannya pemerintahan, di tengah melonjaknya harga BBM dunia, akibat perang Amerika Serikat-Israel versus Iran (konflik Timur Tengah).
Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono, mengingatkan agar penerapan WFH tetap berada dalam koridor kinerja yang terukur dan pengawasan ketat.
“Fleksibilitas kerja bukan celah untuk menurunkan disiplin. Kinerja dan pelayanan publik harus tetap jadi prioritas,” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).
Menurut Mujiyono, Komisi A menilai, kebijakan ini relevan dengan kondisi Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi. “WFH diharapkan bisa menekan konsumsi BBM, sekaligus mengurangi kemacetan,” katanya.
Meski begitu, Mujiyono meng ingatkan, kebijakan ini masih dalam tahap awal, sehingga potensi pelanggaran di lapangan tidak bisa dihindari. Namun, masa penyesuaian tidak boleh berlangsung lama. “Kalau tidak segera dibenahi, bisa menimbulkan kesan kelonggaran disiplin dan berdampak pada efektivitas kebijakan,” tegasnya.
Baca juga : Kariernya Di MotoGP Meredup, Marquez Disuruh Pensiun Dini
Dalam fungsi pengawasan, menurutnya, Komisi A menggandeng sejumlah mitra kerja seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB), Biro Pemerintahan, hingga Inspektorat. “Kami minta mereka memastikan, WFH berjalan sesuai tujuan,” tandas Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta ini.
Menurut Mujiyono, persoalan utama bukan pada lokasi kerja, melainkan sistem pengawasan dan pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya kuat.
Karena itu, ia mendorong penguatan sistem berbasis output yang terukur dan akuntabel. “Tanpa pengawasan yang kuat, fleksibilitas kerja berisiko menurunkan kinerja ASN dan berdampak pada kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, WFH tidak bisa diterapkan secara seragam. ASN yang berada di lini pelayanan publik, tetap wajib bekerja di kantor agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Selain itu, Komisi A meminta pimpinan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memastikan kebijakan ini berdampak pada efisiensi anggaran.
Baca juga : Pesan Damai Menggema Dari Permukiman Warga
Penghematan biaya operasional seperti listrik, air, telepon, internet, hingga alat tulis kantor (ATK) ditargetkan minimal 20 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bakal memberikan sanksi tegas kepada ASN yang menyalahgunakan WFH, termasuk yang bekerja dari cafe atau Work From Cafe (WFC).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.