AS-Iran Kembali Bahas Perdamaian, Semoga Perang Segera Berakhir

RM.id  Rakyat Merdeka - Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali membahas rencana perdamaian. Dengan perundingan ini, semoga saja perang, yang sudah berlangsung sejak 28 Februari lalu, segera berakhir.

AS dan Iran, bersama sekelompok mediator regional, dikabarkan tengah membahas gencatan senjata. Kedua pihak sedang merinci persyaratan rencana gencatan senjata selama 45 hari. Gencatan senjata ini disebut sebagai pintu masuk diakhirinya perang antara Iran vs AS dan Israel secara permanen.

Dilansir Reuters, Senin (6/4/2026), rencana gencatan senjata dikabarkan media Axios yang mengutip keterangan empat sumber pejabat AS, Israel, dan tokoh-tokoh regional Timur Tengah (Timteng) yang mengetahui pembicaraan diplomatik ini.

Dalam laporan Axios disebutkan, perundingan antara AS dan Iran sedang berlangsung melalui mediator Pakistan, Mesir dan Turki, serta melalui pesan teks yang dikirimkan antara Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi.

Baca juga : Harga Avtur Meroket, Tiket Pesawat Boleh Naik 13%

Seorang pejabat AS yang dikutip Axios mengatakan, Pemerintahan Trump telah memberikan sejumlah proposal kepada Iran dalam beberapa hari terakhir. Namun, sejauh ini para pejabat Iran belum menerimanya.

Laporan Axios juga menyebutkan, para mediator dan kedua pihak tengah membahas persyaratan kesepakatan dua tahap. Tahap pertama berupa potensi gencatan senjata selama 45 hari yang berlanjut pada negosiasi diakhirinya perang secara permanen. Tahap kedua, kesepakatan lebih rinci untuk mengakhiri perang. Gencatan senjata dapat diperpanjang jika diperlukan tambahan waktu untuk perundingan.

Selain itu, para mediator berpikir bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz dan solusi pengayaan uranium milik Iran adalah bagian dari persoalan yang menentukan kesepakatan akhir. Kedua isu tersebut menjadi daya tawar utama Iran dalam negosiasi. Teheran disebut tidak akan setuju sepenuhnya jika gencatan senjata hanya berlangsung selama 45 hari.

Dalam laporan Axios juga diterangkan, para mediator ingin melihat apakah Iran akan mengambil langkah parsial pada kedua isu tersebut di tahap pertama kesepakatan. Mediator juga mengupayakan langkah-langkah yang dapat diambil AS untuk memberikan jaminan kepada Iran bahwa gencatan senjata tak akan bersifat sementara dan perang tidak akan berlanjut.

Baca juga : Hadapi El Nino Godzilla, Mentan: Stok Pangan Aman

Pejabat Teheran disebut telah menegaskan kepada para mediator bahwa mereka tak ingin terjebak dalam situasi seperti yang dialami Gaza atau Lebanon. Di dua wilayah tersebut, gencatan senjata cuma di atas kertas. AS dan Israel dapat kembali menyerang kapan pun mereka mau.

Di tengah perundingan damai ini, Trump tetap menebar ancaman ke Iran. Trump mengaku akan menghancurkan infrastruktur vital Iran jika tak menerima kesepakatan perdamaian dan membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Kata dia, Iran bakal mengalami situasi mirip di neraka jika tak kunjung bikin kesepakatan.

"Ingat, ketika saya memberi Iran sepuluh hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz. Waktu hampir habis, 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Segala kemuliaan bagi Tuham," tulis Trump melalui platform Truth Social miliknya, Sabtu (4/4/2026). 

Menanggapi ancaman ini, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyebut, ancaman Trump itu sembrono AS. Ghalibaf menegaskan, satu-satunya solusi nyata adalah menghormati hak-hak rakyat Iran dan mengakhiri perang secara permanen.

Baca juga : Prabowo Kecam Serangan Terhadap 3 TNI di Lebanon

"Langkah sembrono Anda menyeret AS ke neraka yang mengerikan bagi setiap keluarga, dan seluruh kawasan kita akan terbakar. Karena Anda bersikeras mengikuti perintah PM Israel (Benjamin) Netanyahu," kata Ghalibaf, dalam pernyataan via media sosial X, dilansir Al Arabiya, Senin (6/4/2026).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mendesak seluruh anggota berpengaruh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengambil posisi tegas berdasarkan hukum internasional dan memblokir setiap upaya AS menyalahgunakan DK PBB sebagai instrumen agenda ilegalnya.

Dia menyatakan, Pemerintah Iran bersedia membuka kembali Selat Hormuz dengan sejumlah prasyarat. Jalur penting ini dapat beroperasi apabila sebagian pendapatan dari lalu lintas kapal digunakan sebagai kompensasi atas kerusakan akibat perang. Kompensasi yang dimaksud akan diatur melalui skema yang disebut sebagai “rezim hukum baru”.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.