RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana dasar dalam menangani permukiman kumuh. Hal ini lebih penting dibandingkan sibuk membangun hanya untuk mempercantik wajah Ibu Kota.
Permintaan Itu disampaikan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Yuke Yurike.
Menurut dia, persoalan sanitasi masih menjadi keluhan masyarakat, terutama keterbatasan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan sepiteng.
Baca juga : Amerika Serikat Vs Australia, Saling Sikut Ke Fase Gugur
Yuke pun mengingatkan, upaya penataan kawasan kumuh, tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik secara umum. Tetapi, harus menyentuh kebutuhan dasar warga juga.
“MCK banyak juga yang masih komunal. Banyak yang tidak memiliki MCK,” katanya, saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, bersama jajaran Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi juga menyoroti minimnya alokasi anggaran penataan kawasan kumuh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2024.
Baca juga : Portugal Ditahan Imbang Kongo, Ronaldo Tumpul Di Depan Gawang
Menurut dia, keterbatasan anggaran, kerap menjadi alasan tertundanya berbagai usulan pembangunan infrastruktur dasar di tengah masyarakat.
Nabilah mengungkapkan, sejumlah permohonan pembangunan yang diajukan melalui Community Infrastructure Program (CIP) dan Community Action Plan (CAP) sering kali harus menunggu, karena keterbatasan anggaran.
“Beberapa kali ada permohonan di kawasan CIP-CAP, selalu muncul alasan kehabisan anggaran. Jadi mengantre,” ujar Nabilah.
Baca juga : AS Perkuat Ketahanan Bencana Alam Di ASEAN
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan cita-cita Jakarta sebagai kota global. Menjelang usia lima abad Jakarta, dia berharap, tidak ada lagi kawasan RW kumuh di Ibu Kota.
Karena itu, Nabilah meminta peningkatan anggaran penataan RW kumuh, dengan fokus pada pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dia menekankan, pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan dan saluran air, jauh lebih penting dibanding program yang bersifat kosmetik.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.