RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari pemerintah pusat tidak kembali mengalami pemangkasan.
Harapan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran DPRD DKI Jakarta mengenai potensi berkurangnya transfer dana ke daerah yang dapat berdampak pada kemampuan fiskal Pemprov.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat ditemui di Kantor Bank Indonesia DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta berharap alokasi dana dari pemerintah pusat tetap terjaga sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal.
"Bismillah, mudah-mudahan tidak," ucap Pramono saat menjawab kemungkinan terjadinya pemangkasan Dana Bagi Hasil yang diterima Jakarta," Jumat (19/6/2026).
Baca juga : Sekolah Rakyat Dikebut, Ribuan Siswa Siap Belajar
Kekhawatiran mengenai potensi berkurangnya DBH sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco.
Ia menilai kondisi fiskal nasional yang membutuhkan anggaran besar untuk berbagai program sosial berpotensi memengaruhi besaran transfer dana yang diterima daerah, termasuk Jakarta.
"Bisa jadi DBH kita turun lagi. Pemerintah Pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial yang menyenangkan masyarakat dan perlu dana besar," ujar Baco dalam rapat Komisi B bersama jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Baco, potensi penurunan DBH perlu menjadi perhatian serius karena sebelumnya Jakarta telah merasakan dampak langsung dari kebijakan pengurangan transfer dana tersebut.
Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Perkuat Fiskal Dan Transformasi Ekonomi
Pemangkasan DBH membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mengalami penurunan signifikan dari proyeksi awal sebesar Rp95 triliun menjadi sekitar Rp 81,3 triliun.
Kondisi tersebut, lanjut Baco, menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk mulai memperkuat sumber pendapatan lain, terutama melalui kontribusi Badan Usaha Milik Daerah.
"Nah sehingga dari awal saya sampaikan bahwa BUMD ini harus sudah berpikir bagaimana bisa kontribusi besar dan maksimal terhadap APBD kita. Aset-aset yang tidak produktif cepat-cepat jadi duit," ujar dia.
Baco menilai masih banyak aset milik BUMD yang belum dimanfaatkan secara optimal. Aset berupa lahan kosong maupun gedung yang belum produktif dinilai memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan apabila dikelola secara profesional melalui kerja sama dengan investor atau pihak swasta.
Baca juga : Pemerintah Pastikan, Stok Pangan Aman Hadapi El Nino
Salah satu contoh yang disorot adalah aset lahan milik PT Pembangunan Jaya Ancol yang menurutnya masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan daerah tersebut.
"Itu Ancol tanahnya masih banyak yang kosong. Coba tanah-tanah yang kosong itu bisa dimonetisasi. Jadi duit," kata Baco.
Ia berharap seluruh BUMD dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola aset yang dimiliki. Dengan optimalisasi aset dan peningkatan kinerja usaha, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.