RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan nilai penerbitan obligasi dari Rp 3,5 triliun menjadi sekitar Rp 5,2 triliun. Tambahan dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta dan rumah sakit (RS).
Rencana itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Saya mendapatkan laporan, ada rencana menaikkan nilai obligasi. Kemampuan Pemerintah DKI sekurang-kurangnya Rp 20 triliun,” kata Pram di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Pram mengatakan, keputusan awal menerbitkan obligasi sebesar Rp 3,5 triliun, didasarkan pada prinsip kehati-hatian.
Baca juga : Bos FIFA: Diserang, Saya Akan Lawan!
Namun, setelah ada kebutuhan tambahan biaya untuk pembangunan LRT, nilai obligasi disesuaikan, agar proyek strategis tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
“Tapi, saya minta untuk konservatif. Keluarlah angka Rp 3,5 triliun. Kemudian, karena ada penambahan jalur LRT dari Manggarai sampai Dukuh Atas, kurang lebih Rp 2,7 triliun, sehingga muncul penambahan itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pram menyatakan, penggunaan dana obligasi untuk pembangunan transportasi massal, akan membuat instrumen pembiayaan tersebut menjadi lebih prudent, karena dialokasikan untuk proyek yang produktif dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pram berharap, penerbitan obligasi daerah pertama di Indonesia ini, dapat direalisasikan bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta pada Juni 2027.
Baca juga : Jajal Mobil Lawas McLaren, Piastri Kepincut Deru Mesin V8
Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi sinyal positif bagi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan kemampuan Jakarta dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan modern untuk pembangunan.
Pram menambahkan, rencana penerbitan obligasi daerah, telah mendapat dukungan dari Bank Dunia (World Bank). “Kemarin kami sudah bertemu Vice President-nya. Kalau bisa dijalankan, saya yakin ini akan baik bagi keuangan Jakarta,” imbuhnya.
Rencana Pemprov DKI menerbitkan obligasi mendapatkan perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya mempertanyakan alasan Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi. Karena, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki dana yang cukup besar dan belum terserap.
Baca juga : China Sanksi 6 Perusahaan AS
“Kan uangnya banyak, masih berapa triliun itu yang tidak terpakai,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Sebelumnya, Pram menjelaskan, penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu skema creative financing (pembiayaan kreatif) yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan Pemerintah atau perusahaan, di mana investor meminjamkan uang dan menerima bunga berkala (kupon), serta pengembalian dana pokok saat jatuh tempo. [RAA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.