Sebelumnya
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini semakin yakin karena banyak timses Prabowo-Sandiaga dan tokoh Gerindra yang berada di belakang aksi ini. Sumber-sumber logistik, terutama transportasi dan akomodasi, juga dari informasi yang diperolehnya, rata-rata dari kantor-kantor partai atau orang Gerindra yang ada di daerah. Karenanya, tak aneh jika ada seruan 2019 ganti presiden hingga untuk memilih capres hasil ijtimak ulama juga bergema di acara ini.
Baca juga : Program Tol Suramadu Gratis Bukan Kampanye Terselubung
Dia menyebut, banyak tokoh yang pernah ikut aksi pada tahun sebelumnya memilih tak kembali hadir karena menyadari acara ini tak lagi menjadi gerakan moral dan keagamaan. "Ini sungguh disesalkan karena agama tidak boleh dijadikan alat politik semacam ini karena dampaknya banyak. Dari mendegradasi agama itu sendiri hingga rawan perpecahan antar-umat. Oleh karena itu, semakin nyata bahwa acara ini ditunggangi menjadi acara politik praktis, dimainkan oleh Pak Prabowo dan kawan-kawan. Sungguh sekali lagi, kita prihatin," sesal Karding.
Baca juga : Jokowi Enggak Merasa Kampanye Terselubung
Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto menilai ada unsur politis dalam aksi Reuni 212. "Ya itu pasti (ada unsur politis). Namanya unsur-unsur politik bahkan itu menjadi kampanye terselubung pasangan calon tertentu," kata Hasto di DPP PDIP.
Pihaknya mengaku lebih memilih mengikuti sejarah yang sudah ditorehkan oleh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan PNI ketimbang aksi Reuni 212. "Kita bersama dengan mereka-mereka yang ikut membangun republik dengan Muhammadiyah yang dibangun 1912, NU 1926, PNI oleh Bung karno 1927, TNI Polri sebagai pilar negara itu semua kan berbicara berbangsa dan bernegara. Sehingga kita ikutin yang seperti itu sajalah yang secara natural sudah berkeringat bagi republik ini," jelasnya.
Baca juga : Salahnya Dimana? Ini Aspirasi
Politikus PDIP, Eva Sundari menyayangkan seruan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab saat Reuni 212 yang ingin mengganti presiden di tahun 2019. "Itu melanggar aturan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Harusnya Bawaslu maupun KPU mempersoalkan," ujar Eva kepada wartawan, kemarin. "Apalagi capres yang hadir hanya satu, yaitu Prabowo Subianto. Apalagi ada pejabat pemerintah Gubernur DKI (Anies Baswedan) hadir, padahal hari ini tidak cuti. Ini jelas karena penanggungjawab acara adalah timses Prabowo Subianto. Saya tunggu Bawaslu menindak," katanya. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.