RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur untuk menyelesaikan penyaluran lebih dari 7.000 kartu bantuan sosial (bansos) yang terlambat.
Mayoritas keterlambatan penyaluran bansos, berasal dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
“BPNT ini kan ada peran e-warong, jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan, sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT," kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (21/11).
Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat bahwa pada bulan September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi.
Kemudian pada Oktober 2021, ada 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga, total ada 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.
Baca juga : Harper M.T. Haryono Tawarkan Promo Menginap Dengan Sajian Makanan Spesial
Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) relatif lancar. Sebab, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) dan dicairkan secara tunai.
"Saya minta, Senin besok semuanya sudah clear. Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November Pak. Sudah tidak ada waktu lagi," tegas Risma.
Dalam kesempatan tersebut, Risma juga meminta kepada Bank-Bank Milik Negara (Himbara), untuk mempercepat proses pencairan bantuan.
Jangan sampai ada hambatan dalam penyaluran bantuan. Baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda.
"Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," kata dia.
Baca juga : Banjir Jadi Langganan, Risma Minta Pemda Di Kalimantan Susun Rencana Strategis
Selain itu, Risma juga menyoroti data di Kabupaten Jombang, yang menyebut adanya 2.017 KKS yang belum terdistribusi, karena KPM meninggal dunia.
Data ini menimbulkan pertanyaan, karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak memiliki ahli waris.
Risma pun menyoroti adanya transaksi pencairan bantuan, yang dirasa tidak semestinya. Dia menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM.
Risma mengingatkan seluruh stakeholder dalam penyaluran bantuan sosial, baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel.
KKS harus dipegang KPM. Dengan alasan apa pun, tidak bisa KKS dibawa pendamping, dan harus berada di tangan penerima manfaat.
Baca juga : Bamsoet Matangkan Rencana Pembangunan Sirkuit Batam
Dalam kesempatan berbeda, Risma juga menghadiri acara penyaluran bantuan di Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk.
Secara simbolis, Risma menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada lima orang. Dengan total bantuan sebanyak Rp 28,117 miliar.
Risma memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan tersebut, agar mereka bisa meraih masa depan dengan penuh semangat. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.